Media Asuransi, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo memberikan respons tegas terkait dugaan kecurangan yang terjadi di tiga rumah sakit di Jawa Tengah (Jateng) dan Sumatra Utara (Sumut).
Dugaan tersebut meliputi tagihan fiktif serta manipulasi diagnosis dan tindakan medis yang diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan. Bamsoet, sapaan akrabnya, meminta BPJS Kesehatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera bertindak.
“Saya mendorong BPJS Kesehatan bersama BPKP untuk segera menyampaikan hasil pemeriksaan tentang data kecurangan yang dilakukan rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara tersebut,” ujar Bambang Soesatyo, dikutip melalui keterangan tertulisnya, Senin, 23 September 2024.
|Baca juga: Jiwasraya dan Berdikari Insurance Kena Sanksi PKU dari OJK
|Baca juga: Likuiditas Perbankan Cukup untuk Topang Pertumbuhan Kredit
“Untuk selanjutnya meminta institusi terkait menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan investigasi mendalam dan melakukan penyelidikan serta penyidikan melalui audit ulang rumah sakit terkait,” tambah Bamsoet.
Ia menekankan pentingnya langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Bamsoet meminta BPJS Kesehatan meningkatkan pengawasan secara berkala terhadap rumah sakit rekanannya untuk mencegah kerugian negara.
“Meminta BPJS Kesehatan bersama BPKP agar secara berkala mengaudit setiap rumah sakit rekanan BPJS Kesehatan guna meminimalisir hingga mencegah aksi kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang dapat menyebabkan kerugian negara,” ucapnya.
|Baca juga: BI Rate Turun ke 6%, Begini Kondisi Saham Bank Mandiri (BMRI) dan BNI (BBNI)
|Baca juga: Mengenal Lebih Dalam Apa Itu Produk Derivatif di Pasar Modal
Bamsoet menilai kecurangan di sektor kesehatan bisa terjadi di rumah sakit manapun, sehingga diperlukan ketegasan dari para pemangku kepentingan. Ia menggarisbawahi pentingnya perbaikan sistem pengendalian di rumah sakit guna memperkecil risiko terjadinya tindakan curang.
“Meminta BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sistem pengawasannya serta lebih teliti dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban dari kegiatan rumah sakit rekanan. Sehingga apabila terdapat hal yang janggal dalam laporannya bisa segera ditindak, dan tidak menjadi suatu kebiasaan,” jelasnya.
|Baca juga: Harga Saham BTN (BBTN) dan BRI (BBRI) Terbang Usai BI Rate Turun?
|Baca juga: UUS Diminta Spin Off, AASI: Anggota Kami Sudah Mempersiapkan Diri!
“Disamping melakukan upaya-upaya pencegahan, salah satunya dengan memperbaiki sistem pengendalian yang ada di rumah sakit. Dengan sistem pengendalian yang kuat, diharapkan dapat memperkecil terjadinya tindakan kecurangan di rumah sakit,” pungkas Bamsoet.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
