Media Asuransi, JAKARTA – Direktur & Founder Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksi kebijakan tarif resiprokal yang dibuat oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) bakal memberi dampak langsung terhadap kinerja ekspor dan impor Indonesia.
Selain itu, tambahnya, juga memberikan efek tersendiri terhadap kinerja industri keuangan Tanah Air terutama perbankan dan asuransi. Tidak main-main, Bhima memandang, industri asuransi bakal mengalami krisis berkali-kali lipat akibat penerapan tarif AS dan mata rantainya terjadi perang dagang.
|Baca juga: Negosiasi tentang Tarif AS, Airlangga: Indonesia Dapat Kesempatan Pertama Diundang ke Washington DC
|Baca juga: Investree Resmi Dibubarkan
“Asuransi akan menghadapi triple crisis akibat perang dagang,” ujar Bhima, kepada Media Asuransi, dikutip Rabu, 16 April 2025.
Triple crisis yang dimaksudkan Bhima yakni pertama berkurangnya premi dari sektor komoditas dan logistik yang berkaitan dengan ekspor. Kedua, premi asuransi jiwa atau perorangan menurun tajam sejalan dengan jumlah PHK yang meningkat.
“Ketiga, beban klaim asuransi bisa naik akibat ketidakpastian waktu pengiriman dan rute distribusi barang karena perubahan tarif yang begitu cepat,” kata Bhima.
Di sisi lain, delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada 16-23 April 2025. Upaya itu dilakukan guna bertemu dengan berbagai pihak penting AS yakni US Trade Representative (USTR), Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce.
|Baca juga: Astra Life Bayar Klaim Senilai Rp7,9 Miliar
|Baca juga: SE OJK tentang Asuransi Kesehatan akan Diterbitkan pada Mei 2025
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Indonesia akan melakukan upaya diplomasi dan negosiasi secara langsung terkait kebijakan tarif resiprokal AS yang sudah diumumkan Presiden AS Donald Trump. Meski demikian, Pemerintah AS kembali mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif resiprokal selama 90 hari hingga 9 Juni 2025.
“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia,” pungkas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
