Media Asuransi, BOGOR – Program konversi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang digalakkan pemerintah tidak hanya bertujuan mengurangi emisi karbon, tetapi juga berpotensi membuka ribuan lapangan pekerjaan baru.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyatakan proses konversi ini melibatkan berbagai sektor dan akan menciptakan peluang bagi tenaga kerja lokal, terutama lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
|Baca juga: Gaji Terpangkas? Ini 4 Langkah Cerdas Atur Ulang Keuangan
|Baca juga: Mengenal Exchange Traded Fund dan Bedanya dengan Reksa Dana
“Kami sudah bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan Vokasi untuk mendorong siswa-siswa SMK agar berperan aktif dalam konversi kendaraan motor menjadi listrik” ujar Eniya, di gelaran PLN EV Conversion Race 2024 Putaran ke-2, di Sentul International Karting Circuit, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 13 Oktober 2024.
“Proses konversinya sederhana dan bisa diselesaikan dalam waktu empat jam. Kalau siswa SMK sudah terbiasa mengonversi motor, mereka nanti juga bisa menangani mobil listrik,” tambahnya.
Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja muda, pemerintah juga menyiapkan ekosistem yang mendukung dengan memperbanyak bengkel tersertifikasi di seluruh Indonesia. Bengkel-bengkel tersebut akan memiliki klasifikasi, seperti tipe A dan tipe B, untuk memfasilitasi proses konversi berbagai jenis dan merek kendaraan.
|Baca juga: AAUI Siap Gelar Indonesia Rendezvous 2024 di Bali, Ini Rangkaiannya!
|Baca juga: Reconnecting Dinner Awali Acara 28th Indonesia Rendezvous 2024
Hal ini diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan kerja di sektor otomotif dan energi. Eniya menyebutkan pemerintah memberikan insentif Rp10 juta per unit untuk mendorong masyarakat melakukan konversi kendaraan mereka.
Selain itu, tambahnya, ada kolaborasi dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang memberikan bantuan tambahan. Pemerintah juga memudahkan perizinan melalui kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian agar masyarakat dapat mengurus sertifikasi dan administrasi kendaraan dengan cepat.
“Dengan adanya peningkatan bengkel tersertifikasi dan keterlibatan SMK, kami berharap konversi ini tidak hanya membantu lingkungan, tapi juga menciptakan ekosistem baru yang menyerap lebih banyak tenaga kerja,” ucapnya.
Pemerintah menargetkan konversi enam juta kendaraan bermotor menjadi listrik hingga 2030, sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission. Hingga 2023, baru sekitar 1.300 unit kendaraan yang telah dikonversi, tetapi program ini terus dipercepat hingga akhir tahun.
|Baca juga: AAUI Sebut Ekuitas 40 Perusahaan Asuransi Turun Imbas Penerapan PSAK 117
|Baca juga: OJK Klaim Berikan Waktu Cukup untuk Industri Asuransi Tingkatkan Modal Minimum, Apa Iya?
Dengan realisasi target tersebut, diproyeksikan ribuan tenaga kerja akan terserap di berbagai sektor, mulai produksi baterai, manufaktur motor listrik, hingga layanan bengkel. “Kami yakin dengan makin banyaknya industri baterai dan motor listrik di dalam negeri, masyarakat akan semakin percaya dan tertarik menggunakan kendaraan listrik,” ungkap Eniya.
Selain fokus pada kendaraan listrik, pemerintah juga tetap mendukung penggunaan biofuel dan gas sebagai bagian dari solusi energi berkelanjutan. Namun, Eniya mengakui tantangan utama masih terletak pada stigma masyarakat yang loyal terhadap merek-merek kendaraan berbahan bakar bensin.
“Kami mencoba menaikkan animo masyarakat lewat berbagai kegiatan, seperti balap motor listrik agar mereka melihat bahwa performa kendaraan listrik bisa setara dengan motor konvensional,” pungkas Eniya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
