Media Asuransi, JAKARTA – Fitch Ratings telah menegaskan Peringkat Penerbit Jangka Panjang Mata Uang Asing dan Lokal (IDR) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) yang berbasis di Indonesia pada ‘BBB’ dengan Prospek Stabil.
Lembaga tersebut juga telah menegaskan peringkat senior tanpa jaminan pada program surat utang jangka menengah PLN, surat utang yang diterbitkan berdasarkan program tersebut, dan surat utang dolar AS yang diterbitkan oleh anak perusahaannya Majapahit Holding BV dan dijamin oleh PLN pada ‘BBB’.
Peringkat PLN disamakan dengan induknya, Indonesia (BBB/Stabil), sejalan dengan Kriteria Peringkat Entitas Terkait Pemerintah (GRE) Fitch. Penyetaraan tersebut didasarkan pada kemungkinan yang sangat kuat bahwa PLN, sebagai perusahaan listrik negara, akan menerima dukungan pemerintah.
|Baca juga: Akselerasi Transisi Energi, PLN Optimalkan Green Ammonia untuk Operasional PLTU
“Profil Kredit Mandiri (SCP) PLN dengan peringkat ‘bb+’ mencerminkan posisinya sebagai perusahaan listrik terpadu, dengan monopoli di sektor transmisi dan distribusi listrik Indonesia dan posisi dominan dalam pembangkitan listrik, kerangka regulasi yang stabil, dan profil keuangan yang moderat,” tulis Fitch dalam keterangan resmi dikutip, Jumat, 20 September 2024 .
Fitch memperkirakan leverage bersih EBITDA PLN akan meningkat menjadi sekitar 4,1x-4,3x pada tahun 2026-2027 (2023: 3,8x) karena belanja modalnya diharapkan meningkat pada tahun-tahun tersebut, tetapi tetap memadai untuk SCP-nya.
“Kami menilai keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pengawasan PLN sebagai ‘Sangat Kuat’. Pemerintah, sebagai pemilik tunggal, menunjuk dewan dan manajemen seniornya, serta mengarahkan dan menyetujui investasi. PLN berfungsi sebagai perusahaan listrik negara, memenuhi kewajiban layanan publik negara dengan menjual listrik dengan harga yang dikendalikan pemerintah.”
Fitch menilai preseden dukungan dari pemerintah sebagai ‘Sangat Kuat’. Pemerintah mendukung PLN melalui berbagai mekanisme, termasuk penggantian subsidi untuk listrik yang dijual berdasarkan mandat kewajiban layanan publik negara. Negara menyediakan ekuitas sebesar Rp5 triliun setiap tahun pada tahun 2020, 2021, dan 2022, dan menjamin sekitar seperlima dari pinjaman PLN.
|Baca juga: PLN Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik via Infrastruktur Charging Station
Fitch memandang peran PLN dalam menjaga kebijakan pemerintah sebagai ‘Sangat Kuat’ karena menyumbang sekitar 64% dari kapasitas pembangkit listrik Indonesia dan merupakan satu-satunya grosir listriknya. Gagal bayar akan menyebabkan gangguan listrik secara nasional, karena PLN akan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku untuk pembangkit listrik dan listrik dari produsen independen.
“Kami menilai risiko penularan menjadi ‘Sangat Kuat’ jika PLN gagal bayar, karena konsekuensi keuangan bagi negara dan perusahaan milik negara lainnya akan menjadi material. Kami menganggap PLN sebagai penerbit referensi di Indonesia.”
Fitch memperkirakan permintaan listrik Indonesia akan tumbuh sekitar 5% per tahun hingga 2027, mencerminkan perkiraan pertumbuhan PDB Fitch untuk negara tersebut. “Kami memperkirakan Indonesia akan mempertahankan lintasan pertumbuhan ekonominya dengan kepastian kebijakan yang lebih baik setelah pemerintahan baru mengambil alih pada Oktober 2024.”
|Baca juga: PLN Setor Dividen Rp3,09 Triliun ke Kas Negara
Fitch memperkirakan belanja modal akan meningkat menjadi Rp140 triliun-Rp160 triliun per tahun, sejalan dengan rencana perusahaan berdasarkan rancangan Rencana Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik 2024-2033 yang dirilis pada April 2024.
“Rencana tersebut belum final dan waktu belanja modal dapat bervariasi, tetapi kami memperkirakan percepatan yang signifikan dibandingkan dengan tingkat historis karena upaya transisi energi yang semakin intensif menuju energi terbarukan.”
Fich memperkirakan arus kas bebas PLN akan tetap negatif dalam jangka menengah sebagai akibat dari investasi besarnya terhadap transisi energi, yang mengakibatkan peningkatan leverage bersih EBITDA menjadi sekitar 4,1x-4,3x pada tahun 2026-2027. “Hal ini terjadi meskipun pembayaran kompensasi dari pemerintah semakin teratur dan revisi tarif moderat yang kami harapkan akan dimulai pada tahun 2025.”
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
