Allianz-Income Insurance Ngotot Lanjutkan Rencana Akuisisi Meski Regulasi Baru Jadi Penghalang

Media Asuransi, GLOBAL – Allianz dan Income Insurance masih melanjutkan pembahasan terkait rencana akuisisi yang diumumkan pada Juli lalu. Dalam keterbukaan informasi, kedua pihak menyatakan tengah mengevaluasi dampak dari pernyataan Menteri Edwin Tong mengenai perubahan aturan di Undang-Undang Asuransi 1966.

Perubahan regulasi ini dinilai penting karena dapat memengaruhi struktur dan kelangsungan kesepakatan antara Allianz dan Income Insurance. Hingga 14 November, diskusi dengan NTUC Enterprise Co-operative terus berlangsung untuk mencari solusi atas tantangan yang ada.

|Baca juga: 5 Perbedaan Utama Investasi dan Judi, Masyarakat Harus Paham!

|Baca juga: DPLK Manulife Indonesia Gelar Program Literasi Ke Mahasiswa Universitas

CEO Income Insurance Andrew Yeo menyampaikan belum ada kepastian terkait transaksi tersebut. Ia menjelaskan diskusi masih berlangsung dan tidak ada jaminan transaksi akan terlaksana.

“Income Insurance akan membuat pengumuman lebih lanjut jika ada perkembangan material yang perlu diungkapkan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” ujarnya, dikutip dari Insurance Asia, Senin, 18 November 2024.

Yeo mengingatkan para pemegang saham dan obligasi untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait investasi mereka di perusahaan.

Sementara itu, Allianz masih mempertimbangkan berbagai skenario untuk menyesuaikan kesepakatan dengan regulasi baru. Proses negosiasi ini menjadi ujian besar dalam menghadapi dinamika industri asuransi yang terus berkembang.

|Baca juga: 5 Hal Ini Perlu Kamu Baca Demi Konsisten Menabung Capai Tujuan Finansial

|Baca juga: Ingin Investasi Properti yang Menguntungkan? Hal-hal Berikut Perlu Diperhatikan!

Income Insurance juga menyarankan pemegang saham untuk mencari saran profesional apabila ragu mengambil langkah dalam menyikapi situasi ini. Hingga kini, baik Allianz maupun Income Insurance belum memberikan batas waktu kapan kesepakatan akhir akan tercapai, menunggu hasil diskusi dengan otoritas terkait.

Editor: Angga Bratadharma