Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan sejumlah korporasi akan menerbitkan surat utang (obligasi) tahun ini. Perusahaan-perusahaan yang berencana menerbitkan obligasi ini ada yang merupakan perusahaan manufaktur, industri keuangan, hingga perusahaan yang membutuhkan dana untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Menurut Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat, beberapa perusahaan yang akan menerbitkan surat utang tahun ini sebelumnya sudah melakukan langkah sama, sehingga ini merupakan adalah obligasi berkelanjutan.
Samsul menyebutkan beberapa korporasi yang berencana menerbitkan obligasi adalah PT Mayora Indah Tbk senilai Rp1 triliun, PT Bank Bukopin Tbk sebesar Rp1,6 triliun, PT BFI Finance Indonesia Tbk sebesar Rp1 triliun. Kemudian PT Astra Sedaya Finance sebesar Rp2,5 triliun, PT Sumber Alfaria Trijaya sebesar Rp1 triliun. Indonesia Eximbank sebesar Rp5,2 triliun, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1,6 triliun.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto mengatakan bahwa pihaknya siap mengeluarkan obligasi untuk mendapatkan dana pembangunan Light Rail Transportation (LRT) Jabodebek Tahap I. “Target kami obligasi itu Rp7 triliun, bertahap tahun ini dan tahun depan, dan sebagian lagi dari perbankan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, pertengahan Februari 2017.
Menurut Budi, dana dari penerbitan obligasi itu dibutuhkan karena Adhi Karya memiliki target pembangunan LRT Jabodebek Tahap I sebesar 40 persen di tahun ini. Perseroan optimistis dapat mencapai target tersebut, termasuk memakai dana kas mereka untuk membiayai pembangunan proyek. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kondisi kas Adhi Karya memungkinkan perseroan membiayai proyek hingga pertengahan tahun ini. Sejauh ini, dana yang sudah dikeluarkan oleh perseroan adalah Rp2 triliun yang berasal dari penyertaan modal negara tahun 2015 sebesar Rp1,4 triliun dan dari uang kas PT Adhi Karya Rp600 miliar.
Sukuk Infrastruktur
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) persero, sebagai BUMN yang mendapat tugas untuk membiayai proyek-prosek infrastruktur, berencana untuk menerbitkan surat utang syariah (sukuk) sebesar Rp2 triliun pada kuartal keempat 2017. Menurut Direktur Utama SMI Emma Sri Martini, rencana penerbitan sukuk tersebut sejalan dengan target beroperasinya Unit Usaha Syariah (UUS) SMI pada awal tahun 2017.
Mengenai underlying aset penerbitan sukuk ini, kemungkinannya akan terdiri dari pelabuhan, rumah sakit, dan pembangkit listrik. “Kami nggak bisa terlalu disclose, kurang lebih itu yang kira-kira berpotensi untuk bisa distrukturkan dengan skema syariah,” kata Emma di Bali, akhir Desember lalu.
Penerbitan sukuk tersebut sekaligus dilakukan sebagai uji coba atau tes pasar untuk mengetahui kepercayaan produk sukuk yang diterbitkan oleh SMI nantinya. Namun, sebelum itu tentu perseroan perlu memastikan pembentukan portofolio dari UUS. “Jadi kan operasional UUS nya dulu, kemudian bentuk portofolio berbasis syariahnya, nanti setelah terbentuk baru kami bisa issued sukuk,” ungkapnya.
Keinginan SMI untuk menerbitkan sukuk antara lain disebabkan jumlah penduduk muslim yang begitu besar di Indonesia, namun produk investasi syariah di Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Kondisi itu membuat perseroan ingin memanfaatkan kondisi tersebut dengan memasuki pasar syariah yang masih terbilang minim di Indonesia. “Kami melihat celah itu sebagai kesempatan, karena banyak investor Middle East yang memang memerlukan underlying aset yang berbasis syariah,” jelas Emma.
Dari rencana-rencana penerbitan obligasi untuk infrastruktur di tahun ini, para pemilik dana memiliki kemungkinan untuk menambah portofolio investasinya. Terlebih lagi, bukan hanya obligasi biasa yang akan tersedia di pasar melainkan juga obligasi syariah (sukuk). S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
