Media Asuransi, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita. Merger dua BPR Syariah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah di Sumatera Utara, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tanggal 4 November 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Insan Cita.
|Baca juga: OJK Cabut Izin Usaha BPR Agritrans Batumarta
Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, menyerahkan lembar keputusan tersebut kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Syariah Amanah Insan Cita sebagai bank hasil penggabungan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Selasa, 10 November 2026.
Dia menyampaikan bahwa penggabungan kedua BPR Syariah tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah.
“Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional. OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR Syariah semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing,” ujar Triyoga dalam keterangan resmi.
|Baca juga: Kejari Indramayu Serahkan Uang Hasil Sita Lelang Perkara Korupsi BPR KRI kepada LPS
Penggabungan tersebut akan berlaku efektif setelah Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui penggabungan ini, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total aset akan melampaui Rp28 miliar, dengan modal inti lebih dari Rp6 miliar dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.
Penguatan permodalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPR Syariah dalam mengembangkan produk dan layanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memperluas jangkauan layanan hingga Kabupaten Mandailing Natal. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM di Sumatera Utara.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
