Oleh Dr. Nickolai Bayu Indrarajasa, MARS, QRGP
Warga yang meninggalkan pekerjaan untuk mengambil obat rutin membutuhkan layanan lebih dekat. Gagasan Klinik Koperasi Desa atau Kopdes layak mendapat harapan. Namun, apakah pemerintah perlu membangun klinik baru, di desa mana, dan siapa yang menjalankan operasinya setelah peresmian?
Menurut saya, pemerintah layak mendukung Klinik Kopdes secara selektif. Bagi praktisi asuransi, ini persoalan pengelolaan risiko: investasi layanan primer harus memperbaiki akses, mencegah komplikasi dan mengurangi rujukan yang dapat diselesaikan di klinik, tanpa menghambat rujukan yang diperlukan.
Mengapa Pemerintah Layak Mendukung?
Argumen terkuatnya adalah menutup kesenjangan layanan. Klinik yang dekat berpotensi mengurangi perjalanan, memudahkan kontrol, dan menjaga kesinambungan obat. Kepemilikan koperasi membuka kemungkinan keterlibatan warga dalam pengawasan, keanggotaan kapitasi, dan keterlibatan pada program-program preventif-promotif. Namun manfaat itu perlu diuji, bukan otomatis muncul karena papan nama klinik terpasang.
Klinik dapat menindaklanjuti Cek Kesehatan Gratis atau CKG, sehingga warga yang ditemukan hipertensi atau diabetes memperoleh edukasi, pengobatan, dan pemantauan. Kepentingan pemerintah dan BPJS Kesehatan bertemu, yakni warga tetap produktif dan penyakit terkendali, sehingga pelayanan lanjutan yang dapat dicegah berkurang. Namun sekali lagi penghematan jangka panjang tetap harus dibuktikan.
Layanan dan pekerjaan juga dapat tumbuh di desa. Namun, keuntungan koperasi, manfaat kesehatan, dan penghematan JKN berbeda. Klinik yang untung belum tentu menurunkan total klaim, klinik yang dibutuhkan masyarakat belum tentu hidup dari kapitasi saja.
Risiko Ketika Bangunan Mendahului Kelayakan
Klinik Kopdes dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan jika memenuhi persyaratan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP.
Anggap dibuka 7.500 klinik, masing-masing dengan 4.500 peserta aktif yang diperhitungkan dalam kapitasi, maka total ada 33,75 juta peserta. Pembiayaan 5.000 klinik sebesar Rp430 juta dan 2.500 klinik sebesar Rp500 juta per klinik membutuhkan dana Rp3,4 triliun. Asumsi ini mencakup sarana hingga modal kerja, bukan seluruhnya bangunan.
PMK 15/2026 mengatur penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa untuk pembiayaan infrastruktur Kopdes, bukan menetapkan anggaran klinik Rp3,4 triliun. Sehingga penggunaan dana klinik akan mengurangi ruang kebutuhan lain. Membangun klinik ini juga perlu dibandingkan dengan memperkuat Puskesmas atau kerja sama klinik yang sudah ada.
Pada kapitasi efektif asumsi Rp11.000, maka 4.500 peserta menghasilkan Rp49,5 juta per bulan. Dengan biaya operasi kas Rp45 juta, tersisa Rp4,5 juta sebelum pajak, cicilan, dan penggantian aset. Titik impas kas sederhana sekitar 4.091 peserta, biaya operasinya masih harus diuji. Sedangkan bila klinik Kopdes hanya menerima 3.000 peserta dan biaya tetap Rp45 juta, akan ada kekurangan Rp1,08 triliun setahun.
Tarif Rp11.000 juga bukan hak otomatis. Permenkes 3/2023 mengatur dasar Rp10.000 tanpa dokter gigi dan Rp12.000 dengan dokter gigi pada rasio dokter paling banyak 1:5.000, sebelum penyesuaian risiko dan kinerja. Pada tarif efektif Rp10.000, pendapatan 4.500 peserta hanya Rp45 juta. Menambah kemampuan layanan juga menambah biaya.
Kontra utamanya adalah pembiayaan pendirian dapat diikuti permintaan menutup defisit operasi. Pemilik aset, operator, dan penanggung kerugian harus jelas. Modal kerja yang sudah membiayai gaji atau persediaan tidak boleh dihitung lagi sebagai subsidi untuk pengeluaran yang sama.
JKN dapat Menghadapi Tagihan Kedua
Peserta klinik baru bisa berasal dari FKTP lama. Jika perpindahan hanya membagi peserta dan tenaga tanpa memperbaiki akses atau mutu, manfaatnya patut dipersoalkan. Fasilitas lama dapat melemah, sementara jaringan baru menanggung biaya tetap. Peserta terdaftar juga belum tentu seluruhnya diperhitungkan dalam pembayaran.
Untuk peserta yang sama, perpindahan dari kapitasi rata-rata asumsi Rp7.500 ke Rp11.000, menambah pembayaran Rp1,42 triliun setahun. Pembayaran penuh jaringan baru Rp4,45 triliun bukan seluruhnya tambahan beban, sebab sebelumnya sudah ada pembayaran Rp3,03 triliun. Asal peserta serta pembayaran aktual FKTP lama menentukan selisih sebenarnya.
Jika tambahan nonkapitasi dan pelayanan lanjutan diasumsikan Rp800 miliar, sedangkan penghematan rumah sakit Rp200 miliar pada komponen terpisah, kenaikan bersih beban JKN menjadi Rp2,02 triliun setahun. Dibanding iuran 2025 Rp176,72 triliun, pergeseran rasio klaimnya sekitar 1,14 poin persentase.
Layanan lebih dekat belum tentu langsung menghemat JKN. Modal awal dan pembayaran manfaat juga tidak boleh dijumlahkan sebagai kerugian APBN karena sumber dan sifat dananya berbeda. Keduanya perlu dinilai bersama hasil kesehatannya.
Skrining Harus Diikuti Kemampuan Merawat
CKG dapat melibatkan FKTP selain Puskesmas dengan dukungan bahan sesuai ketentuan. Bantuan reagen bukan pendapatan jasa. Proyeksi penerimaan klinik memerlukan kepastian penugasan, komponen pembayaran, tarif, dan pembayarnya.
Dalam jangka pendek, penemuan penyakit dapat menambah konsultasi, obat, dan rujukan yang memang diperlukan. Kapitasi tidak otomatis bertambah setara biaya tiap kasus. Jika 100 peserta memerlukan biaya tambahan bersih Rp50.000 per bulan, kebutuhan kas naik Rp5 juta, maka sisa Rp4,5 juta pada simulasi habis. Ilustrasi ini menunjukkan biaya yang sudah ditanggung program atau nonkapitasi harus dikeluarkan dari perhitungan bersih.
Dalam jangka panjang, peluang perbaikan datang dari promotif-preventif dan perawatan teratur, yakni edukasi, kepatuhan obat, pemantauan, serta penanganan sesuai kompetensi. Keberhasilan bukan sekadar rendahnya rujukan. Klinik harus menyelesaikan kasus yang layak, mengenali tanda bahaya, dan merujuk tepat waktu. Menahan rujukan dapat berakhir pada komplikasi dan biaya lebih besar.
Temuan skrining tidak otomatis menjadi Program Rujuk Balik atau PRB. Program ini menindaklanjuti pasien penyakit kronis tertentu yang telah dinilai stabil di layanan rujukan. Konsultasi dan pemantauannya termasuk kapitasi, karena obat PRB dibayar nonkapitasi kepada penyedia yang memenuhi ketentuan. Peserta PRB dengan diabetes tipe 2 atau hipertensi otomatis terdaftar dalam Prolanis. Rujukan perlu mengikuti kebutuhan klinis, bukan untuk mengejar status PRB.
Prolanis menyediakan penggantian biaya aktivitas fisik paling banyak sekali per klub per minggu dan edukasi sekali per bulan, dengan 15-30 peserta, sedang pembiayaan ditetapkan Direksi BPJS. Ini bukan seluruhnya laba. Bobot pengendalian Prolanis 10 persen dalam kapitasi berbasis kinerja atau KBK bukan bonus pendapatan 10 persen.
Uji acak di 326 desa China, mendukung protokol obat, supervisi, dan pendampingan untuk pengendalian hipertensi di Indonesia. Pada studi 30 peserta Prolanis di Wates, DIY, selama 18 bulan tidak menemukan perbaikan bermakna pada sebagian besar parameter, selain trigliserida yang membaik. Namun ini adalah studi kecil tanpa pembanding jadi bukan merupakan gambaran nasional, karena efektivitas edukasi dan kepatuhan berobat harus distrategikan tersendiri.
Mulai dari Lokasi yang Dapat Dipertanggungjawabkan
Menurut saya, prioritas percontohan usaha adalah kantong perdesaan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam Regional I tarif INA-CBG. Ini hipotesis bisnis yang harus lulus uji lokasi, yakni kebutuhan layanan belum terpenuhi, peserta aktif cukup, dokter tersedia, obat terjaga, dan rumah sakit rujukan siap berkoordinasi. Angka 4.091 peserta tadi hanya batas proyeksi sederhana, bukan jaminan kelayakan setiap desa yang masih harus diverifikasi kembali tentunya dan kelayakan tetap diuji per lokasi.
Lakukan pembangun bertahap, dengan pembanding desa yang memperkuat layanan yang sudah ada. Nilai tambahan akses, kesinambungan obat, pengendalian penyakit, rujukan yang dapat dicegah, biaya total JKN, dan subsidi per peserta. Perluas setelah manfaat serta biaya operasi terbukti, kemudian perbaiki model yang lemah sebelum menambah bangunan.
Peluang Tambahan bagi Asuransi Swasta
Klinik yang sudah berjalan dapat menjadi titik edukasi bagi gagasan micro COB BPJS, yakni pelindungan tambahan terjangkau melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ). Pasar awalnya anggota koperasi dan pekerja informal dengan JKN aktif yang memenuhi syarat dan mampu membayar premi. Namun ini adalah peluang tambahan, bukan alasan utama pembiayaan pemerintah.
Susenas Maret 2025 mencatat asuransi swasta pada 0,51 persen penduduk dan jaminan perusahaan/kantor sebesar 2,64 persen. Sehingga micro COB BPJS ini akan berpotensi menambah cakupan pemilik polis askes swasta dan menjadikan blue ocean untuk perusahaan askes dengan produk micro COB BPJS.
Namun jangan lupa, POJK 36/2025 memberi kerangka KAPJ, sedangkan KMK 1117/2025 mengecualikan penerima bantuan iuran pemerintah, penuh maupun sebagian, dari skema selisih biaya itu sehingga dikecualikan dari potensi market COB. Dengan demikian maka seluruh peserta desa bukan otomatis calon pasar, namun tetap membuka peluang besar untuk produk micro COB bila dibandingkan dengan market red ocean askes saat ini.
Jangan lupa, bahwa akses SatuSehat telah mempermudah KAPJ membangun jejaring dengan Klinik Kopdes tanpa perlu melakukan kunjungan verifikasi lokasi secara manual dan data yang tersedia untuk eligibilitas serta klaim dapat diterima secara real time.
Bagi Saya, harapan Klinik Kopdes perlu dijaga dengan disiplin investasi. Uang publik harus menghasilkan warga yang lebih mudah dirawat dan risiko kesehatan lebih terkendali. Dari fondasi itu, koperasi berpeluang bertahan, JKN memperoleh nilai dan asuransi swasta ikut memperluas pelindungan.
Penulis adalah Ketua Dewan Penasihat Medis (Medical Advisory Board) MAB by Deswa.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
