Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya menurunkan biaya logistik di sektor transportasi.
Langkah ini, menurut dia, dilakukan guna mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
|Baca juga: Tarif Tol Cipali Naik Mulai 30 Oktober 2024
“Sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen, tapi itu masih tinggi dibanding negara-negara lain,” ujar Erick usai bertemu dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi di Jakarta, dikutip Rabu, 30 Oktober 2024.
“Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkan koordinasi dengan Menteri Perhubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi,” tambahnya.
Erick optimistis biaya logistik nasional dapat terus ditekan dengan kemajuan yang dicapai oleh BUMN di sektor transportasi, seperti InJourney Airports, merger Pelindo, KAI, dan Jasa Marga.
“Kami juga ingin meningkatkan integrasi moda transportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun internasional,” lanjutnya.
|Baca juga: Akankah Harga Bitcoin (BTC) Kembali Tembus US$72.000? Ini Faktor Penentunya
Menjelang liburan akhir 2024, Erick menyampaikan kesiapan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mengantisipasi lonjakan wisata pada periode Natal dan Tahun Baru.
“Artinya, best practice telah kami lakukan, kini tinggal terus memperbaiki hal-hal kecil, seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Hal itu yang perlu terus kita antisipasi. Jika infrastruktur, menurut saya, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman,” jelasnya.
|Baca juga: Menilik Profil Muhammad Akbar, Bos Baru Krakatau Steel!
Dalam kesempatan yang sama, Erick menegaskan komitmen Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dengan memangkas praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.
“Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
