Media Asuransi, JAKARTA – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai koordinasi kebijakan ekonomi Indonesia perlu diperluas, tidak hanya antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI). Akan tetapi juga melibatkan perbankan, korporasi, Danantara, investor asing, hingga rumah tangga.
Menurutnya, pembagian peran tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bergantung pada APBN dan kebijakan bank sentral. Pemerintah perlu menjaga APBN tetap ekspansif untuk mendorong pertumbuhan, sementara BI fokus menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.
“Ini menurut saya arah yang benar. Koordinasi tidak berarti Kemenkeu dan BI harus melakukan hal yang sama. Justru masing-masing harus menjaga neracanya dan mengerjakan risiko yang memang sesuai dengan mandatnya,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya yang dikutip Rabu, 7 Oktober 2026.
Fakhrul mengatakan beban mendorong pertumbuhan tidak boleh hanya berpindah dari APBN ke neraca BI. Karena itu, neraca perbankan, Danantara, korporasi, perusahaan asuransi dan dana pensiun hingga investor asing perlu ikut berperan lebih besar.
Dirinya menilai Danantara seharusnya tidak berkembang menjadi ‘APBN kedua’, melainkan menjadi katalis yang mampu menarik modal dari perbankan, korporasi, pasar modal dan investor asing ke proyek-proyek produktif.
|Baca juga: OJK Catat Aset Industri Asuransi Tembus Rp1.200,55 Triliun per Agustus 2026
“Ukuran keberhasilan Danantara bukan hanya seberapa besar aset yang dimiliki atau berapa banyak proyek yang diumumkan. Yang lebih penting adalah berapa rupiah investasi lain yang dapat bergerak dari setiap satu rupiah modal yang ditempatkan Danantara,” katanya.
|Baca juga: BNP Paribas Asset Management dan AXA Investment Managers Select Indonesia Rampungkan Proses Merger
Ia menilai pembagian risiko juga diperlukan dalam pembiayaan proyek. Pada tahap awal, sebagian risiko dapat ditanggung oleh equity atau Danantara, kemudian perbankan masuk ketika proyek berkembang dan pasar modal, dana pensiun serta perusahaan asuransi mengambil bagian ketika arus kas sudah stabil.
“Tidak satu neraca harus menjadi pahlawan dari awal sampai akhir. Risiko harus berpindah kepada neraca yang paling mampu menanggungnya,” ujar Fakhrul.
Menurutnya, keberhasilan koordinasi ekonomi pada akhirnya harus terlihat dari kondisi rumah tangga. Pertumbuhan investasi, kredit dan pembangunan proyek dinilai belum cukup apabila belum meningkatkan pendapatan, kemampuan menabung, akses terhadap rumah, pendidikan, kesehatan dan persiapan hari tua masyarakat.
“Capital formation harus berakhir menjadi household income formation. Kalau negara membangun banyak proyek, bank menyalurkan lebih banyak kredit dan perusahaan memperbesar investasi, tetapi neraca keluarga tidak ikut menguat, maka transmisi kebijakan ekonominya belum selesai,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
