Media Asuransi, JAKARTA – Menavigasikan tantangan fiskal terkini merupakan salah satu tema utama pada pertemuan IMF-World Bank Spring Meetings tahun ini. Topik tersebut juga mewarnai IMF Fiscal Forum di mana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi panelis bersama dengan First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath.
“Pada fora ini saya berbagi pengalaman Indonesia menavigasikan tantangan-tantangan fiskal yang cukup hebat, mulai dari krisis finansial di Asia Tenggara hingga pandemi covid-19. Kondisi yang begitu menguji kebijakan fiskal Indonesia, yang juga terus diuji hingga kini, melalui beragam shock yang lain,” terang Menkeu, dikutip dari keterangannya, Senin, 22 April 2024.
Defisit APBN diizinkan lebih dari tiga persen
Berbicara mengenai kebijakan, Menkeu mengatakan, hal ini tentu tidak bisa lepas dari diskresi. Di Indonesia, diskresi pun terjadi ketika krisis menghampiri. Seperti contohnya saat defisit APBN yang diizinkan lebih dari tiga persen dalam satu tahun fiskal. Diskresi ini merupakan bentuk respons atas pandemi yang terjadi dan hanya diizinkan berlaku selama tiga tahun saja.
Menkeu menegaskan diskresi yang diterapkan di Indonesia masih lebih ketat, yaitu hanya sampai enam persen saja, ketika negara-negara lain di dunia defisitnya bisa mencapai 10 persen. “Salah satu aspek lain dari kebijakan adalah keterbukaan,” kata Sri Mulyani.
“Saya bagikan bagaimana saya memulai tradisi Konpers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta), di mana setiap bulannya saya sampaikan kepada masyarakat luas bagaimana implementasi kebijakan fiskal dan anggaran, berapa banyak penerimaan negara yang kita kumpulkan, serta berapa besar pengeluaran dari anggaran tersebut,” pungkas Menkeu.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
