Media Asuransi, JAKARTA – Sebanyak 50 organisasi masyarakat sipil dari 8 simpul wilayah di Indonesia berkolaborasi melalui pembentukan Civil Society Organisations Working Group (CSO WG) untuk memperkuat peran masyarakat dalam aksi iklim yang responsif gender.
Inisiatif yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dengan dukungan Uni Eropa ini ditujukan untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024-2030.
“Perubahan iklim membawa dampak yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi serta mengambil peran dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Sos., M.Hum. dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 17 November 2026.
Sejalan dengan tujuan RAN GPI 2024–2030, KemenPPPA mendukung penguatan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil agar pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat di tingkat komunitas dapat menjadi bagian dari upaya penanganan perubahan iklim.
“Kami berharap pembentukan CSO Working Group ini dapat memperluas keterlibatan masyarakat dan memperkuat kontribusi bersama dalam aksi iklim di Indonesia,” lanjutnya.
Melalui strategi Global Gateway, Uni Eropa mendukung penguatan kemitraan di berbagai bidang, termasuk aksi iklim, ketahanan iklim, dan pembangunan hijau. Dalam upaya tersebut, keterlibatan masyarakat sipil menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan aksi iklim turut mempertimbangkan pengalaman serta kebutuhan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
Dalam 6–12 bulan ke depan, CSO WG akan memulai pelaksanaan agenda kerjanya melalui aktivasi jejaring di 8 wilayah, konsolidasi praktik baik dan bukti kerja organisasi masyarakat sipil, serta pemetaan isu prioritas terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hasil dari proses ini akan menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi, mengembangkan produk pengetahuan, dan membangun dialog kebijakan dengan para pemangku kepentingan terkait.
Editor: Irdiya Setiawan
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
