Media Asuransi, JAKARTA – PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) memberikan klarifikasi bahwa nilai kerja sama pengadaan jasa influencer dengan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai Rp14,69 miliar.
Klarifikasi ini disampaikan perseroan menyusul perhatian publik terhadap temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer di kedua kementerian tersebut.
Mengutip keterbukaan informasi BEI, Rabu, 11 November 2026, RANS merinci nilai kerja sama tersebut terdiri dari satu kampanye bersama Kemenbud senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP sebesar Rp10,79 miliar.
Perseroan menjelaskan penentuan nilai kontrak mengacu pada tarif komersial yang biasa digunakan RANS untuk klien lainnya. Perhitungan tersebut turut mempertimbangkan berbagai aspek pekerjaan.
“Nilai kerja sama dengan total keseluruhan Rp14.696.955.002, terdiri dari campaign Kemendikbud Rp3.900.000.002 dan tiga campaign KKP Rp10.796.955.000 mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya,” kata Manajemen RANS.
Manajemen RANS juga menegaskan biaya kerja sama tersebut tidak hanya mencakup publikasi konten di media sosial. Nilainya turut meliputi berbagai kebutuhan produksi dan pelaksanaan kampanye.
“Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya,” jelas perseroan.
Dari empat kampanye tersebut, RANS mengklaim telah menghasilkan lebih dari 150 output. Sebanyak lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output lainnya berasal dari kampanye promosi museum bersama Kemenbud.
|Baca juga: Kebanjiran di Bogor, Indo Kordsa (BRAM) Dapat Ganti Rugi Asuransi US$48,6 Juta
Seluruh kampanye tersebut juga diklaim menghasilkan lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital setelah seluruh kewajiban pekerjaan diserahkan kepada klien.
Adapun kerja sama dengan Kemenbud dilakukan untuk mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten menarik dan interaktif guna meningkatkan kunjungan masyarakat. Sementara itu, kerja sama dengan KKP mencakup produksi konten edukasi mengenai pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan.
Dalam kampanye bersama KKP, RANS menggandeng The Dudas-1 untuk mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring. Materinya meliputi budi daya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan seperti cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
Selain nilai kontrak, RANS turut menanggapi perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas perseroan dan posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden.
Perseroan menyatakan bisnis RANS telah dibangun jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024. Hal tersebut juga menjadi dasar klarifikasi perusahaan mengenai keberadaan anak usaha dan kekayaan intelektual yang terlibat dalam kerja sama dengan kementerian.
|Baca juga: Komite HSC Umumkan Penyempurnaan Metodologi Lewat Keterbukaan dan Penyesuaian Kriteria Saham HSC
|Baca juga: Suhendra Prawirawidjaja Mundur dari Jabatan Komisaris Ultrajaya (ULTJ)
“RANS telah berdiri sejak 2018, dan berhasil menjadi salah satu creator-based venture yang paling sukses di Indonesia, terbukti dengan follower-nya yang mencapai lebih dari 140 juta dan telah bekerja sama dengan berbagai mitra baik swasta atau lembaga pemerintah,” tulis manajemen.
RANS juga menyoroti keberadaan The Dudas-1 yang diklaim telah dikembangkan sebelum adanya penunjukan dari KKP maupun pelantikan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden.
“Sebagai ilustrasi, the Dudas-1 telah membuat kurang lebih 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh the Dudas-1 untuk campaign bersama dengan KKP,” ungkap perseroan.
Terkait proses pengadaan, RANS menegaskan kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan melalui prosedur yang berlaku, termasuk melalui Inaproc dan e-katalog.
“Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup manajemen.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
