Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan pentingnya perlindungan data pribadi nasabah asuransi kesehatan swasta dalam pengembangan sistem Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) melalui platform Satu Sehat.
Analis Kebijakan Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja Pembiayaan Program JKN Kemenkes RI Ratu Martiningsih mengatakan integrasi tersebut perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan koridor regulasi, terutama terkait keamanan dan transparansi data.
Dirinya mengatakan Satu Sehat kini tidak hanya berfungsi sebagai platform, tetapi telah berkembang menjadi infrastruktur besar dalam ekosistem kesehatan. Karena itu, pengembangan sistem yang mendukung koordinasi pembiayaan kesehatan, termasuk KAPJ, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
“Jadi Satu Sehat itu dari sekadar platform sudah bergeser menjadi infrastruktur yang sangat besar dalam ekosistem kesehatan. Jadi bukan pembiayaan kesehatan saja yang ada di situ,” ujar Ratu, dikutip dari podcast Ngobras AAJI, Selasa, 10 November 2026.
“Tentu kita tidak perlu terburu-buru untuk mengembangkannya karena memang ada beberapa hal yang sangat sensitif. Kita juga tidak mau melabrak koridor regulasi, khususnya untuk keamanan data dan transparansi data,” tambah Ratu.
|Baca juga: Sequis Life Perkuat Peran Tenaga Pemasar untuk Edukasi Masyarakat tentang Pentingnya Asuransi
|Baca juga: Kemenkes Sebut KAPJ Bisa Beri Kepastian Pembayaran bagi Rumah Sakit
Dia menjelaskan integrasi pemangku kepentingan dalam ekosistem Satu Sehat perlu mempertimbangkan perlindungan data pribadi peserta, termasuk nasabah yang memiliki produk asuransi kesehatan tambahan.
Menurutnya, hak nasabah yang telah membeli produk asuransi juga harus tetap dijaga ketika perusahaan asuransi mulai terlibat dalam sistem koordinasi tersebut.
“Kita harus pastikan aturan mainnya dulu. Jangan sampai melabrak koridor regulasinya. Karena saya yakin nasabah yang ada di asuransi kesehatan tambahan juga memiliki hal-hal yang perlu dijaga. Mereka sudah membeli produknya, jadi itu juga harus dilindungi,” katanya.
Ratu menambahkan perusahaan asuransi kesehatan swasta pada dasarnya dapat masuk ke dalam ekosistem Satu Sehat sesuai dengan ketentuan regulasi. Namun, proses integrasi akan dilakukan secara bertahap setelah aturan main dan mekanismenya dipastikan.
Dirinya mengatakan sejumlah aspek terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga telah dipersiapkan dalam pengembangan sistem tersebut. Aspek itu mencakup cakupan kepesertaan, eligibilitas, hingga tarif yang disesuaikan dengan tahapan reformasi kebijakan JKN.
“Nanti dari situ bertahap semua stakeholder yang punya keterkaitan penting dengan program JKN ini, seperti asuransi kesehatan swasta, sesuai dengan regulasi itu bisa masuk. Tapi pelan-pelan karena kita harus pastikan aturan mainnya dulu,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
