Media Asuransi, JAKARTA – Keputusan The Fed untuk menaikkan Fed Funds Rate (FFR) pada September 2026, dipercaya dapat meningkatkan kredibilitas Fed dan pengakuan bahwa perekonomian Amerika Serikat (AS) masih sangat kuat dengan inflasi di atas target. Indeks PMI manufaktur maupun jasa melaju ke level tertinggi dalam lima tahun terakhir, mencerminkan resiliensi konsumsi di tengah tingginya harga energi.
Menurut Senior Portfolio Manager-Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Syuhada Arief, masalahnya adalah ekonomi yang terlalu kuat ini justru mempersulit upaya penurunan inflasi ke kisaran targetnya. Komentar Fed Chairman Kevin Warsh sangat lugas: “Inflation has been too high, for too long”.
“Terkait pasar obligasi, menurut kami sebenarnya yang lebih penting bukan kenaikan kemarin, tapi revisi proyeksi tingkat suku bunga netral jangka panjang dari sebelumnya di 3,0 persen menjadi 3,2 persen,” kata Syuhada dalam keterangan resmi.
|Baca juga: MAMI: Lebih Agresif Apabila Perbaikan Fundamental Mulai Diikuti Pemulihan Kepercayaan Pasar
Dia tambahkan bahwa hal ini mengkonfirmasi bahwa, setidaknya untuk saat ini, era suku bunga rendah sudah berlalu. Imbas langsungnya, sampai akhir September kemarin saja imbal hasil UST 10 tahun melonjak ke level 5,11 persen, tertinggi sejak tahun 2007. “Kita harus menyadari bahwa saat ini kita memasuki rezim di mana suku bunga yang lebih tinggi mulai menjadi the new normal dan bukan sekadar siklus sementara,” tuturnya.
Banyak bank sentral di berbagai kawasan menaikkan suku bunga acuan. Kebijakan ini dinilai merupakan gabungan respons kenaikan inflasi sekaligus memberikan bantalan bagi mata uangnya dari penguatan dolar AS.
Syuhada menegaskan bahwa kebanyakan negara yang menaikkan suku bunga dipersatukan oleh benang merah yang sama, mengalami kenaikan inflasi akibat lonjakan harga minyak dan tekanan yang dialami diperparah oleh tren penguatan dolar AS. Zona Euro menaikkan suku bunga 25 bps (basis points) ke 2,5 persen karena inflasi tahunan komponen energi sudah mencapai 14,3 persen.
|Baca juga: MAMI Menilai Perbaikan Perekonomian Telah Terlihat, Namun Kepercayaan Pasar Masih Harus Dibangun
Jepang menaikkan suku bunga di tengah pelemahan Yen dan kenaikan biaya produsen. Pola serupa terjadi di Selandia Baru, Korea Selatan, Afrika Selatan. Khusus negara-negara Teluk, suku bunga naik serentak setelah kenaikan FFR karena mekanisme currency peg atau nilai tukar tetap terhadap Dolar AS.
“Sinkronisasi kenaikan suku bunga membuat investor obligasi harus semakin lincah mencari ‘tempat berlindung’ dari tekanan kenaikan imbal hasil global. Di sinilah pentingnya seleksi pasar dan pengelolaan aktif portofolio,” kata Syuhada.
Di sisi lain, menurut dia, langkah BI tidak menaikkan BI Rate di beberapa bulan terakhir sebenarnya adalah buah dari langkah preemptif yang telah dilakukan. Di paruh pertama di paruh pertama tahun ini BI sudah menaikkan suku bunga acuan 100 bps yang merupakan kenaikan terbesar di Asia, mendahului gelombang kenaikan suku bunga global di paruh kedua.
“Karena sudah bergerak lebih dulu, BI kini punya ruang untuk menahan suku bunga dan mengupayakan bauran kebijakan lainnya untuk menjaga stabilitas rupiah maupun pengendalian inflasi,” tegasnya.
|Baca juga: Diversifikasi, Strategi Mengelola Risiko Portofolio Investasi
Dari sisi inflasi, angka terakhir di 3,2 persen masih dalam ambang batas target BI 3,5 persen. Inflasi yang masih cukup terkendali ini tertopang oleh subsidi BBM yang dipertahankan pemerintah.
Bagi pasar obligasi domestik, angka inflasi ini menjadi acuan potensi kebijakan BI Rate lebih lanjut. Saat ini kami perkirakan kenaikan BI Rate agresif ke depannya sudah sangat terbatas, tapi sebaliknya, ruang penurunan pun belum akan terlihat dalam waktu dekat, mengingat adanya risiko inflasi pangan terkait El Niño sampai dua kuartal ke depan.
Sementara itu terkait dengan fiskal, menurut Syuhada, kondisi fiskal Indonesia sebenarnya cukup aman. Rasio debt to GDP sebesar 41 persen jauh lebih rendah dibandingkan Korea, Filipina, Thailand dan India yang semuanya lebih besar dari 50 persen. Proyeksi defisit fiskal 2026 juga tetap ditargetkan tidak melebihi tiga persen.
Namun memang kualitas fiskalnya yang masih potensial untuk terus dibenahi. Salah satu contoh saja, lembaga pemeringkat Fitch sempat menyorot rasio penerimaan negara terhadap PDB di kisaran 13 persen yang jauh di bawah median negara peringkat BBB di 25,5 persen.
Demikian juga dengan rasio beban bunga terhadap penerimaan negara yang juga menjadi salah satu yang tertinggi dibandingkan peers dengan peringkat setara. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa walaupun utang Indonesia relatif kecil, namun ruang fiskal untuk merespons potensi guncangan masih belum maksimal.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
