Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyiapkan instrumen cross currency repo untuk memberikan akses likuiditas rupiah kepada perbankan melalui transaksi repo surat berharga berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) yang diterbitkan bank sentral. Fasilitas baru ini ditargetkan mulai diimplementasikan paling lambat Maret 2027.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan fleksibilitas kepada perbankan yang memiliki surat berharga BI dalam denominasi dolar AS, tetapi membutuhkan likuiditas dalam mata uang rupiah.
Melalui mekanisme tersebut, bank dapat menggunakan surat berharga BI berdenominasi dolar AS, seperti Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) atau Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), sebagai underlying transaksi repo untuk memperoleh rupiah dari BI.
“Kami juga membuka untuk cross currency repo. Jadi, bank-bank yang mempunyai surat berharga dalam dolar yang dikeluarkan oleh BI, yaitu apakah SVBI atau SUVBI, jika mereka membutuhkan rupiah, mereka bisa melakukan repo kepada Bank Indonesia,” ujar Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu, 18 November 2026.
Destry menyampaikan, saat ini BI masih mempersiapkan mekanisme tersebut, termasuk kesiapan dari sisi perbankan. BI berharap fasilitas itu dapat mulai berjalan sebelum Maret 2027, dengan target implementasi paling lambat pada bulan tersebut.
|Baca juga: Citi Indonesia Cetak Laba Bersih Rp1,53 Triliun hingga September 2026
Menurutnya, kehadiran fasilitas cross currency repo juga diharapkan meningkatkan daya tarik surat berharga BI berdenominasi dolar AS. Pasalnya, instrumen tersebut nantinya memiliki tambahan fungsi sebagai sumber likuiditas rupiah bagi perbankan.
“Ini akan membuat SVBI ataupun SUVBI, yaitu surat berharga yang dikeluarkan BI dengan denominasi dolar, menjadi menarik karena akan menjadi lebih likuid,” jelasnya.
Destry menjelaskan, penyiapan fasilitas cross currency repo merupakan bagian dari bauran kebijakan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mempertahankan daya tarik aset domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Sebelumnya, BI juga menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed).
BI memperkirakan terdapat kemungkinan The Fed kembali menaikkan suku bunga pada Desember 2026 dan berlanjut pada 2027. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan daya tarik aset keuangan luar negeri dan memberikan tekanan terhadap aliran modal di pasar domestik.
|Baca juga: Tok! BI Kerek Suku Bunga Acuan Jadi 6%, Ini Rinciannya
Selain kebijakan suku bunga, BI memperkuat instrumen nonkonvensional melalui pemberian insentif transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Destry mengungkapkan, BI memberikan potongan premi lindung nilai atau hedging cost DNDF sebesar 45 persen. Dengan insentif tersebut, pelaku pasar hanya perlu membayar 55 persen dari premi lindung nilai yang sebelumnya berlaku.
BI juga memberikan tambahan insentif sebesar 5 persen bagi pelaku pasar yang menggunakan mekanisme mitra dalam transaksi DNDF. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pasar DNDF domestik.
“Jadi, kebijakan kami ini tidak parsial. Makanya kami katakan bauran, karena menaikkan suku bunga saja apakah cukup? Tidak. Kami bermain dengan kebijakan nonkonvensional, yaitu insentif,” kata Destry.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
