Media Asuransi, BALI – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memerlukan data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, untuk menjalankan Program Penjaminan Polis Asuransi secara efektif. LPS memerlukan dukungan data dan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas perasuransian, untuk mempersiapkan pelaksanaan mandat penjaminan polis sesuai UU P2SK.
LPS dan OJK menjalin kerja sama melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis Asuransi. Juklak ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam mengatur mekanisme pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi.
|Baca juga: OJK dan LPS Kerja Sama Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi
Penandatanganan dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, pada Selasa, 17 November 2026, di Nusa Dua, Bali.
Ferdinan menyampaikan bahwa penandatanganan Juklak menjadi langkah konkret untuk memperkuat mekanisme pertukaran data dan koordinasi OJK–LPS, mulai dari persiapan kepesertaan hingga penanganan perusahaan asuransi bermasalah.
Menurut dia, penandatanganan Juklak ini akan memastikan pertukaran data antara OJK dan LPS berjalan efektif dan sistematis, sesuai mekanisme yang disepakati dalam Juklak. Selain itu, mendorong ketersediaan data perusahaan asuransi dan polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk mewujudkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi yang efektif. Juga memperkuat kesiapan operasional LPS, mulai dari kepesertaan hingga resolusi perusahaan asuransi bermasalah.
|Baca juga: LPS Siapkan Skema Pendaftaran Bertahap untuk Peserta Penjaminan Polis Asuransi
“Pertukaran data yang efektif antara OJK dan LPS mendukung penanganan dan resolusi perusahaan asuransi bermasalah secara lebih optimal. Resolusi yang efektif diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelindungan asuransi bagi pemegang polis dan tertanggung. Ketersediaan data yang memadai menjadi prasyarat penting bagi efektivitas penyelenggaraan Program Penjaminan Polis,” jelas Ferdinan.
Ditambahkan bahwa informasi yang dipertukarkan antara lain mencakup profil dan kondisi keuangan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan aktuaria, rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC), informasi hasil pengawasan, serta informasi lain yang relevan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan masing-masing Lembaga dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi.
Sementara itu, Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa keberhasilan Program Penjaminan Polis ditentukan sejak tahap persiapan, yaitu kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankannya.
“Hal yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
