Media Asuransi, BALI – Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin penting bagi perkembangan industri asuransi dan takaful di kawasan ASEAN. Keberhasilan adopsi teknologi ini tidak hanya bergantung pada inovasi perusahaan, tetapi juga membutuhkan dukungan regulator dalam membangun ekosistem data yang kuat, aman, dan bertanggung jawab.
Hal tersebut mengemuka dalam sesi diskusi bertajuk “Regulators as Data Hubs: Powering Ethical AI and ASEAN Insurance’s Next Chapter”, dalam 15th ASEAN Insurance Congress di Bali, 16 November 2026.
|Baca juga: OJK Dorong Asuransi di ASEAN Bangun Ekosistem yang Kuat, Inklusif, dan Tepercaya
Hadir sebagai pembicara adalah Director, Financial Development and Innovation Dept, Central Bank of Malaysia Harizal Alias, President Director PT Pusat Informasi Data Asuransi (PINDAI) Reza Ronaldo, CEO Malaysian Takaful Association Mohd Radzuan Mohamed, Senior VP and Head of Malaysian Re Retakaful Division Malaysian Reinsurance Berhad Mohammad Nizam Yahya. Bertindak sebagai moderator adalah Managing Director and CEO Syarikat Takaful Brunei Darussalam Shahrildin Jaya.
Diskusi menyoroti peran regulator sebagai penggerak ekosistem data sekaligus memastikan pemanfaatan AI tetap memperhatikan tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
|Baca juga: OJK dan LPS Kerja Sama Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi
Dalam perspektif regulasi, pendekatan yang perlu dikedepankan adalah pengawasan berbasis risiko, bukan mengatur teknologi yang digunakan. Seperti pendekatan Bank Negara Malaysia (BNM), prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen harus tetap berlaku, baik perusahaan menggunakan AI maupun metode konvensional.
Namun, penerapan AI membutuhkan fondasi data yang memadai. Setidaknya ada empat aspek penting, yakni standarisasi data, kualitas data, tata kelola yang kuat, serta kesiapan sumber daya manusia dalam memahami pengelolaan data dan keamanan siber.
Di tingkat ASEAN, kolaborasi juga menjadi kunci. Mengingat setiap negara memiliki regulasi dan kerangka hukum berbeda, harmonisasi lebih realistis dilakukan melalui penyelarasan prinsip, seperti transparansi, akuntabilitas, penggunaan data secara bertanggung jawab, dan perlindungan konsumen, bukan menyeragamkan seluruh sistem data.
Editor : Wahyu Widiastuti
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
