1
1

OJK dan LPS Kerja Sama Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Kepala Eksekutif PPDP OJK, Ogi Prastomiyono (kiri) dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, usai penandatanganan kerja sama di Bali, 17 November 2026. | Foto: doc. OJK Caption: Kepala Eksekutif PPDP OJK, Ogi Prastomiyono (kiri) dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, usai penandatanganan kerja sama di Bali, 17 November 2026. (foto: doc. OJK)

Media Asuransi, BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis Asuransi. Juklak ini menjadi landasan operasional koordinasi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP.

Juklak ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa, 17 November 2026.

“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.

|Baca juga: OJK Fokus 5 Agenda Reformasi untuk Perkuat Industri Asuransi

Program Penjaminan Polis Asuransi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028. Program ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Menurut Ogi, keberhasilan program ini ditentukan sejak tahap persiapan, yaitu kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankannya.

Lebih lanjut, Ogi menambahkan bahwa Program Penjaminan Polis Asuransi melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan penjaminan yang kredibel akan saling menguatkan.

Pertukaran data, lanjut Ogi, merupakan bagian penting dalam persiapan Program Penjaminan Polis Asuransi. LPS memerlukan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.

|Baca juga: LPS Ungkap 3 Syarat untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Dia mengapresiasi milestone bersejarah tersebut sebagai hasil kerja keras bersama selama empat tahun dalam mewujudkan transformasi dan reformasi fundamental yang memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.

 

Pokok Pengaturan Juklak

Juklak merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS tanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Cakupan pertukaran data mengikuti seluruh siklus, mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan PPP, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran berlangsung dua arah, dari OJK kepada LPS maupun dari LPS kepada OJK.

|Baca juga: Perusahaan Asuransi Bakal Wajib Bayar Iuran Penjaminan Polis, Berapa Besarannya?

Juklak juga menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, beserta jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukarannya. Hal yang belum diatur dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.

Pertukaran data diarahkan melalui sarana pertukaran data dan informasi yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri. Melalui penandatanganan Juklak ini, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri dan masyarakat, agar program dapat berjalan efektif dan kredibel serta memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis dan industri asuransi nasional.

Editor: S. Edi Santosa

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post Tak Hanya Otomotif, Ini Strategi Adira Finance (ADMF) untuk Hadapi 2027

Member Login

or