1
1

Kementerian PU Catat Akses Air Minum Mencapai 91,72%

Ilustrasi. | Foto: Freepik

Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk terus meningkatkan akses air minum yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya diwujudkan melalui program National Urban Water Supply Project (NUWSP) yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia.

Upaya itu secara signifikan meningkatkan akses air minum layak khususnya di wilayah perkotaan. Hingga 2023, capaian akses air minum layak telah mencapai 91,72 persen, mendekati target 100 persen pada akhir 2024. NUWSP juga berkontribusi dalam meningkatkan akses air minum perpipaan.

|Baca juga: Akuisisi BTN terhadap Bank Syariah Masuk Proses Finalisasi

|Baca juga: OJK Gelar The 2nd OJK International Research Forum 2024

“Yang telah mencapai 19,76 persen di 2023 dari target 30,45 persen dalam RPJMN 2020-2024,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, dalam kegiatan Closing Loan NUWSP, di Auditorium Kementerian PU, Selasa, 19 November 2024.

Diana menambahkan selain mencapai target kuantitatif, Kementerian PU juga berkomitmen untuk memenuhi prinsip 4K dalam penyediaan air minum, yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada Sustainable Development Goals atau SDGs ke-6.

“Dalam konteks ini, penyediaan air minum yang aman bukan hanya untuk mencapai target angka, tetapi juga demi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” kata Diana.

NUWSP mendorong 59 pemerintah daerah untuk memberikan dukungan finansial bagi BUMD Air Minum. Sebanyak 21 daerah telah memanfaatkan pembiayaan non-publik untuk pembangunan infrastruktur air minum, sementara 78 BUMD telah mencapai full cost recovery, mencerminkan keberlanjutan finansial yang semakin kuat.

|Baca juga: PFI Mega Life Luncurkan Board Game “Maen Do It” untuk Tingkatkan Finansial Literasi

|Baca juga: Jasindo Syariah Bukukan Pertumbuhan 100% di Lini Bisnis Asuransi Perjalanan Umrah

Diana menegaskan pemenuhan kebutuhan air minum merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ”Tidak bisa dari kementerian pusat saja karena pengelolaan air dilakukan oleh pemerintah daerah, banyak hal yang harus kita lakukan bersama,” ucapnya.

“Kita harus memanfaatkan air permukaan, jangan air tanah karena bisa menyebabkan land subsidence yang justru bisa menjadi permasalahan lingkungan. Ini harus kita dorong bersama-sama dengan pemerintah daerah, mitra kerja dan stakeholder,” ujar Diana.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani loan agreement NUWSP pada Agustus 2018. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi akses air minum yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat perkotaan di seluruh Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan kementerian dan lembaga lain serta pemerintah daerah berkomitmen untuk berkolaborasi menciptakan kerangka pembangunan air minum perkotaan yang kuat, inovatif, dan berkelanjutan.

Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Dumai TR Fahsul Falah, sebagai salah satu lokasi penerima bantuan NUWSP berterima kasih kepada Kementerian PU atas program NUWSP ini.

|Baca juga: OJK: Industri Asuransi Harus Tumbuh Bersama di 2025

|Baca juga: APPI Perkirakan Industri Perusahaan Pembiayaan Tumbuh 10% di 2025

“Program ini sangat membantu kami. Di Dumai air bakunya sangat kotor karena lahan gambut. Namun dengan adanya bantuan Kementerian PU melalui program NUWSP ini kita bisa memberikan air minum yang layak dan aman ke masyarakat,” pungkas TR Fahsul Falah.

Editor: Angga Bratadharma

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post Meningkatkan Kapasitas Reasuransi Lewat Kolaborasi
Next Post Fujitsu dan SAP Fioneer Luncurkan Platform Ini Demi Modernisasi Operasional Perusahaan Asuransi

Member Login

or