Media Asuransi, JAKARTA – Setiap instansi pemerintah perlu mengoptimalkan anggaran untuk pembelian produk dalam negeri secara berkualitas dan efisien. Bahkan, melalui pemberlakuan e-Katalog diyakini dapat mencegah tindak korupsi.
“Ini merupakan bentuk membangun sistem yang baik. Jadi, kita ingin negeri ini semakin transparan ke depannya melalui penerapan government technology,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 Maret 2024.
Pelaksanaan Business Matching 2024 yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian mencatat nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun. Angka ini berasal dari komitmen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah Rp585,69 triliun serta komitmen dari BUMN Rp842,56 triliun.
|Baca juga: CIMB Niaga Berusaha Tingkatkan Customer Experience
“Angka tersebut jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan pada periode sebelumnya yang hanya mencapai angka komitmen sebesar Rp1.157,47 triliun,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Kegiatan Business Matching 2024 yang dilaksanakan sejak 4 Maret 2023 ini mendapat antusiasme luar biasa karena diikuti sebanyak 4.437 peserta. Mereka terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/PD), badan usaha, asosiasi, dan perusahaan industri.
Selain itu, telah tercapai realisasi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp213,68 triliun yang berasal dari realisasi K/L/PD sebesar Rp146,94 triliun dan BUMN sebesar Rp66,74 triliun. Angka ini jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai angka realisasi sebesar Rp181 triliun.
“Kami optimistis, jumlah ini masih akan terus bertambah dan diharapkan dapat mencapai Rp250 triliun di akhir triwulan I/2024,” pungkas Agus.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
