Tarif AS Tekan Ekonomi Indonesia, Komisi VI: Momentum Bangun Kemandirian Dagang!

Media Asuransi, JAKARTA – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti sengketa tarif dagang yang disebabkan oleh Amerika Serikat (AS). Hal ini dinilai menjadi peringatan serius akan rapuhnya ketahanan ekonomi nasional terhadap tekanan eksternal.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo menilai keputusan sepihak AS untuk menaikkan tarif hingga 32 persen terhadap sejumlah produk Indonesia bukan sekadar tantangan sementara, melainkan cerminan posisi tawar Indonesia dalam rantai perdagangan global.

“Kasus ini harus jadi wake up call bagi kita semua. Ketika pasar kita terlalu bergantung pada satu negara besar seperti Amerika maka tekanan seperti ini jadi sangat berisiko bagi keberlanjutan ekspor nasional,” ujar Eko, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 8 April 2025.

|Baca juga: Mengenal Apa Itu Trading Halt? Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya!

|Baca juga: Berikut Klarifikasi Allianz Indonesia terkait Isu PHK Sepihak

Ia menekankan kenaikan tarif yang diklaim AS sebagai respons terhadap ketidakseimbangan akses pasar dan hambatan nontarif dari Indonesia. Menurutnya Indonesia harus membuka mata bahwa struktur ekspor nasional belum cukup tangguh.

Ketergantungan terhadap satu pasar utama, jelasnya, membuka celah bagi negara lain untuk menggunakan isu perdagangan sebagai alat tekanan politik dan ekonomi. “Ini bukan pertama kalinya kita ditekan lewat kebijakan sepihak. Kita harus menjadikan ini momentum untuk benar-benar serius membangun kemandirian dagang,” imbuhnya.

|Baca juga: BEI Ubah Aturan Auto Rejection Bawah Jadi 15% dan Trading Halt Menjadi 8%

|Baca juga: IHSG Dibuka Anjlok, BEI Berlakukan Trading Halt Selama 30 Menit

Eko berpendapat diplomasi tetap diperlukan untuk menanggapi kebijakan tersebut. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang memilih jalur dialog dan negosiasi dengan AS. Namun, dirinya tetap mengingatkan pendekatan jangka panjang harus difokuskan pada penguatan sektor dalam negeri dan perluasan pasar nontradisional seperti Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah.

“Ketahanan ekonomi bukan dibangun dalam sehari tapi kalau kita terus mengandalkan pola ekspor yang sama ke pasar yang sama, kita akan selalu dalam posisi rentan,” tegasnya.

|Baca juga: Prudential Tunjuk CEO Baru untuk 3 Negara Ini, Termasuk Indonesia?

Komisi VI DPR akan mendorong pemerintah agar kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan pada strategi jangka panjang yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global. Bukan hanya mendorong solusi atas kasus yang sedang berlangsung, tetapi juga membenahi fondasi sistem dagang nasional agar tidak mudah goyah oleh kebijakan negara lain.

“Tugas kita bukan hanya merespons, tapi membangun sistem ekonomi yang lebih berdaulat dan berdaya tahan tinggi,” pungkas Eko.

Editor: Angga Bratadharma