Media Asuransi, JAKARTA – Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kian kompleks, keuangan Islam muncul sebagai alternatif yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono pada The 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC).
Wamenkeu menekankan peran krusial keuangan Islam dalam membentuk ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan etis. Menurutnya, keuangan Islam menawarkan solusi berharga untuk berbagai tantangan yang dihadapi oleh ekonomi domestik dan global saat ini.
“Saya sangat yakin kita dapat belajar banyak dari keuangan publik yang dirancang dengan baik berdasarkan perspektif keuangan publik Islam. Pendekatan ini dibangun atas hukum Islam, yang mengutamakan keadilan, pemerataan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang etis,” kata Thomas, dikutip dari keterangannya, Jumat, 4 Oktober 2024.
|Baca juga: Berikut Pemenang Best Life Insurance 2024 di Ajang Insurance Award 2024
|Baca juga: Deretan Pemenang Best General Insurance 2024 di Ajang Insurance Award 2024
“Prinsip-prinsip ini memandu bagaimana sumber daya dimobilisasi, dialokasikan, dan digunakan untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi,” tambahnya.
Dalam hal perpajakan, Wamenkeu menambahkan, pajak seharusnya didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat dan dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip Islam juga melarang pemungutan pajak atas bunga dan keuntungan yang berlebihan, serta menghindari ketidakpastian dan spekulasi.
Dia menekankan kebijakan keuangan publik harus mendorong investasi dalam kegiatan produktif yang menciptakan nilai nyata bagi masyarakat. “Prinsip Iqtisad tentang moderasi dan keseimbangan sejalan dengan prinsip keuangan publik karena mendorong penggunaan dana publik secara bijaksana dan seimbang,” tutur Wamenkeu.
|Baca juga: Prudential Indonesia Gelar Literasi Keuangan Inklusif bagi Komunitas Disabilitas
|Baca juga: BNI Sekuritas Jadi Lead Transaction Advisor dalam Kemitraan Strategis Jasamarga Transjawa Tol
Selain itu, Wamenkeu menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola kerangka regulasi dan kelembagaan yang mendukung pertumbuhan keuangan Islam.
Indonesia telah mengambil langkah penting dengan menerapkan berbagai undang-undang terkait perbankan Islam, pengelolaan zakat, dan penerbitan instrumen keuangan Islam seperti sukuk. Sukuk secara eksplisit ditujukan untuk pembangunan ekonomi dan proyek sosial seperti jalan raya, lembaga pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
|Baca juga: Kebijakan The Fed akan Beri Sentimen Positif ke Pasar Modal Indonesia
|Baca juga: Baru 11,4% Rencana Pembayaran Klaim AJB Bumiputera yang Terwujud
“Ini sejalan dengan tujuan negara untuk menggunakan keuangan Islam guna mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Indonesia kini menjadi salah satu penerbit sukuk negara terkemuka di dunia, yang mendanai proyek infrastruktur dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
