Dikutip dari keterangan resminya, Pefindo menjelaskan INKA telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) tanggal 24 Januari 2023 untuk memperpanjang jatuh tempo sukuk menjadi tanggal 24 Februari 2025 dari sebelumnya tanggal 24 Februari 2023 dengan perubahan tingkat kupon menjadi 10,59% per tahun dari sebelumnya 9,35% per tahun.
Perpanjangan jatuh tempo ini akan mengurangi tekanan likuiditas INKA yang diakibatkan keterlambatan pembayaran dari proyek LRT yang seharusnya diterima pada tahun 2022. Di sisi lain, Pefindo menilai ketergantungan yang besar terhadap proyek-proyek yang berasal dari pemerintah menyebabkan INKA dapat terpapar pada risiko pelemahan arus kas jika terjadi kendala dalam penyelesaian proyek tersebut.
|Baca juga: Bank Muamalat Biayai Proyek Bus Listrik PT INKA
Peringkat perusahaan mencerminkan dukungan yang kuat dari pemerintah, posisi pasar terdepan dalam pembuatan sarana perkeretaapian, dan fleksibilitas keuangan yang kuat. Peringkat tersebut dibatasi oleh struktur permodalan yang agresif, proteksi arus kas yang lemah, dan eksposur terhadap fluktuasi biaya bahan baku dan komponen.
Peringkat dapat dinaikkan jika INKA secara konsisten mencapai proyeksi pendapatan dan/atau EBITDA sehingga dapat meningkatkan profil keuangannya secara berkelanjutan. Namun, peringkat dapat berada dibawah tekanan jika posisi persediaan INKA semakin memanjang ke tingkat yang akan melemahkan profitabilitasnya secara signifikan karena kenaikan beban bunga, sehingga menyebabkan leverage yang bertambah karena perlu mengambil lebih banyak utang untuk mendanai kebutuhan modal kerja yang besar.
INKA adalah perusahaan manufaktur milik negara yang terutama memproduksi produk rolling stock, dan merupakan satu-satunya pemain di Asia Tenggara dalam industri ini. Produknya meliputi gerbong penumpang, gerbong barang, beberapa unit gerbong kereta listrik (EMU), beberapa unit gerbong kereta diesel (DMU), lokomotif, bogie, teknik, pengadaan dan konstruksi (proyek EPC), dan layanan terkait rel. Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
