Media Asuransi, JAKARTA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) pada saat ini sudah jelas digunakan sebagai alat politik. Indikasinya, penggelontoran bansos besar-besaran namun di saat angka kemiskinan mulai menurun.
Hal ini disampaikan Guru Besar Universitas Paramadina, Didin S Damanhuri dalam diskusi yang digelar Universitas Paramadina bekerjasama dengan LP3ES bertajuk “Bansos, Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik?”, 7 Februari 2024.
“Semestinya kalau bansos digelontorkan dengan amat besar, itu pertanda indikasi kemiskinan kembali meningkat. Nyatanya kemiskinan sudah agak menurun, dan itu pertanda bansos telah menjadi alat politik, terlebih dibagikan menjelang pemilu 2024,” kata Didin dalam keterangan resmi Universitas Paramadina yang dikutip Sabtu, 10 Februari 2024.
|Baca juga: Banggar DPR Pertanyakan Anggaran Bansos Meroket hingga Rp496,8 Triliun di Tahun Politik
Menurut dia, indikasi lainnya bahwa bansos dibagikan oleh Presiden Jokowi sendiri bukan melalui Kementerian Sosial. “Hal tersebut memperkuat bahwa terjadi proses politisasi bansos untuk kepentingan pemilu,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas (FEB) Gadjah Mada, Elan Satriawan, juga melihat bansos saat ini sudah menjadi alat tujuan utama dari politik. Bansos juga dikategorikan sangat penting untuk penanggulangan kemiskinan, faktanya hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Bansos seringkali dijadikan sebagai strategi tetapi juga sangat rentan terhadap upaya-upaya politisasi.
“Hal yang harus dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan bukan hanya bansos saja yang seolah menjadi satu-satunya jalan, karena jelas tidak akan cukup. Harus ada program afirmasi yang dapat menghilangkan atau mengatasi kendala-kendala yang membuat kelompok bawah atau miskin, bisa relatif setara dengan rakyat yang lain,” kata Elan.
Sementara itu, dosen dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, melihat tujuan dari adanya bansos memang pencapaian target dengan tujuan politiknya pengentasan kemiskinan. “Sebenarnya tujuan bansos itu komprehensif bukan hanya memberikan sejumlah uang atau makanan atau pendidikan, tapi dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan,” katanya.
Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menyampaikan bahwa bansos yang dibagikan saat pemilu merupakan suatu refleksi kegagalan negara untuk memenuhi amanah konstitusi. “Tak hanya itu, bansos yang diberikan adalah refleksi kegagalan birokrasi negara untuk menjalankan bantuan sosial, sehingga terjadinya kegagalan birokrasi dan administratif didalamnya,” tegasnya.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
