Media Asuransi, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan OJK masih menyusun kebijakan penguatan permodalan dan konsolidasi perbankan, termasuk terkait rencana penghapusan kelompok bank berdasarkan Kelompok Modal Inti (KBMI) 1.
Dian mengatakan kebijakan tersebut disiapkan untuk memperkuat struktur industri perbankan nasional agar lebih efisien dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. “OJK masih menyusun kebijakan lebih lanjut mengenai penguatan permodalan dan konsolidasi perbankan,” ujarnya, dikutip dari jawaban tertulisnya, Selasa, 17 November 2026
Dia menjelaskan konsolidasi perbankan diarahkan untuk mendorong terbentuknya bank dengan skala usaha lebih besar. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat kapasitas intermediasi, serta mengoptimalkan investasi teknologi dan digitalisasi.
|Baca juga: BTN (BBTN) Uji Coba Homepower, Pembeli Rumah Bisa Dapat Kredit Isi Perabot
OJK juga terus memantau perkembangan permodalan dan kapasitas usaha bank, termasuk perubahan pengelompokan KBMI berdasarkan modal inti sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK telah menerbitkan Surat Nomor S-38/D.03/2025 pada 24 Oktober 2025 tentang Imbauan Penguatan Fundamental dan Konsolidasi Bank KBMI 1. Melalui surat tersebut, OJK mengimbau bank-bank KBMI 1 mengevaluasi kondisi keuangan, struktur bisnis, dan prospek pertumbuhan.
View this post on Instagram
Bank juga diminta mengidentifikasi peluang konsolidasi dan sinergi strategis, meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, serta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko.
|Baca juga: Mirae Asset Sebut Kepercayaan Investor Jadi Kunci Pemulihan Pasar Modal Indonesia di 2027
|Baca juga: Mirae Asset Ungkap Kebijakan MSCI Berpotensi Berdampak terhadap Saham Telekomunikasi RI
Dirinya menyebut penyusunan kebijakan konsolidasi masih mempertimbangkan kondisi dan kesiapan industri perbankan. Dengan demikian, implementasinya dapat dilakukan secara bertahap dan terukur. Pertimbangan tersebut juga mencakup upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan kesinambungan fungsi intermediasi perbankan.
Kebijakan konsolidasi perbankan merupakan bagian dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026-2030. Arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan RPJMN 2025-2029 serta amanat UU P2SK mengenai penyusunan peta jalan konsolidasi Bank Umum dan Bank Umum Syariah.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
