Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan dana asuransi jemaah haji Indonesia sebesar SAR14 juta yang sebelumnya mengalami pemotongan telah dikembalikan ke rekening e-Wallet dalam aplikasi Nusuk Masar.
Pengembalian tersebut dilakukan setelah Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pengembalian dana tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi untuk meminta penjelasan mengenai dasar pemotongan dana asuransi terhadap jemaah yang memiliki riwayat sembilan jenis penyakit tertentu.
Padahal, setiap jemaah haji Indonesia telah memperoleh perlindungan asuransi dengan nilai pertanggungan maksimal SAR200.000.
“Melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui KBRI Riyadh, kami meminta konfirmasi mengenai alasan pemotongan tersebut, termasuk memastikan apakah sembilan jenis penyakit dimaksud memang dikecualikan dari pertanggungan asuransi,” ujar Dahnil dalam keterangan resminya yang dikutip Jumat, 14 November 2026.
Dahnil menjelaskan otoritas Arab Saudi akhirnya memberikan penjelasan bahwa pengenaan denda terhadap jemaah haji Indonesia 2026 yang memiliki riwayat salah satu dari sembilan penyakit tersebut dimaafkan. Keputusan itu disampaikan bersamaan dengan pengembalian dana ke rekening e-Wallet.
|Baca juga: Bos OJK Yakin Asuransi Mikro Jadi Sumber Cuan Baru bagi Industri Perasuransian
|Baca juga: Garuda Indonesia (GIAA) Buka-bukaan soal Perombakan Direksi, Ini Pihak yang Mengusulkannya
Meski demikian, Pemerintah Arab Saudi memberikan sinyal akan menerapkan ketentuan yang lebih ketat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya. Kemenhaj RI juga diminta memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam nota kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani.
Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, biaya yang timbul dari jemaah bersangkutan berpotensi dibebankan melalui pemotongan dana pada e-Wallet dalam aplikasi Nusuk Masar.
Mengantisipasi hal tersebut, Kemenhaj akan memperketat penerapan istithaah kesehatan atau istithaah sihhiyah sejak proses persiapan keberangkatan. Kebijakan ini terutama menyasar jemaah yang telah memperoleh porsi keberangkatan haji 1448 H/2027 M.
“Kemenhaj berkomitmen tinggi untuk menerapkan istithaah sihhiyah bagi jemaah yang telah memperoleh porsi keberangkatan haji 1448 H/2027 M. Pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan kesehatan harus menjadi perhatian sejak awal agar jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi ketentuan kesehatan,” ujarnya.
Selain memperketat pemeriksaan kesehatan, Kemenhaj juga menjajaki kemungkinan penyediaan asuransi tambahan bagi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi (risti). Skema tersebut ditujukan terutama bagi kelompok jemaah yang tidak memperoleh perlindungan dalam skema asuransi yang berlaku.
Langkah ini diperlukan untuk memberikan kepastian perlindungan pembiayaan sekaligus mengantisipasi munculnya beban biaya tambahan yang tidak terduga bagi jemaah maupun penyelenggaraan ibadah haji.
Dahnil menegaskan penguatan persyaratan kesehatan dan kejelasan perlindungan asuransi harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi keberangkatan, tetapi memastikan jemaah memiliki kemampuan kesehatan untuk menjalankan ibadah haji dengan aman. Perlindungan jemaah harus disiapkan sejak sebelum keberangkatan,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
