Media Asuransi, JAKARTA – Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Iwan Pasila mengungkapkan perubahan pola pikir atau mindset menjadi tantangan terbesar dalam penerapan skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).
Tantangan tersebut tidak hanya dihadapi perusahaan asuransi dan nasabah, tetapi juga rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan. Iwan menjelaskan keberhasilan implementasi KAPJ membutuhkan kedisiplinan dan perubahan pola pikir dari seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pembiayaan kesehatan.
“Tantangan terbesar sekarang itu memang betul adalah mengubah mindset. Dan mindset ini memang sayangnya bukan hanya dari sisi nasabah, bukan hanya dari sisi asuransi, tapi juga sampai ke rumah sakit sebagai jasa,” ujar Iwan, dikutip dari podcast Ngobras AAJI, Selasa, 10 November 2026.
Menurutnya, salah satu aspek yang menjadi perhatian OJK adalah kesiapan infrastruktur perusahaan asuransi yang ingin bergabung dalam ekosistem KAPJ. OJK tengah menyiapkan mekanisme persetujuan untuk memastikan infrastruktur masing-masing perusahaan telah memenuhi persyaratan sebelum dapat mengikuti skema tersebut.
|Baca juga: AAJI: KAPJ Jadi Langkah Strategis Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan
Iwan menegaskan perusahaan asuransi yang tidak mampu memenuhi ketentuan infrastruktur berpotensi tidak dapat bergabung dalam ekosistem KAPJ. Karena itu, OJK akan menerapkan kedisiplinan dalam proses penerimaan perusahaan asuransi.
Selain kesiapan perusahaan, kedisiplinan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga menjadi tantangan tersendiri. Iwan menjelaskan pemegang polis asuransi harus berstatus sebagai peserta aktif JKN agar memenuhi persyaratan untuk mengikuti skema KAPJ.
|Baca juga: Balagopal Kunduvara Mundur dari CFO Garuda Indonesia (GIAA)
|Baca juga: AAJI Perkuat Koordinasi dengan Anggota untuk Optimalkan Penerapan KAPJ
Menurutnya, tidak semua masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta JKN memiliki status kepesertaan aktif karena sebagian di antaranya tidak rutin membayar iuran bulanan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, perusahaan asuransi didorong memastikan pemegang polisnya memenuhi kewajiban kepesertaan JKN. OJK juga mendorong pemanfaatan teknologi digital melalui integrasi dengan Mobile JKN agar perusahaan dapat memeriksa status keaktifan peserta.
Iwan mengatakan OJK juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan KAPJ, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan skema tersebut.
Lebih lanjut, digitalisasi dalam KAPJ tidak hanya ditujukan untuk mempermudah integrasi data dan mengendalikan biaya kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan nonmedis di rumah sakit.
Dia mencontohkan, melalui integrasi informasi, rumah sakit diharapkan dapat mengetahui manfaat perlindungan yang dimiliki pasien sejak awal kedatangan. Dengan demikian, proses penerimaan pasien hingga pengaturan waktu tunggu dapat dilakukan secara lebih terarah.
“Misalnya, kalau di depan resepsionis rumah sakit, dia sudah tahu persis kira-kira manfaatnya seperti apa, dilayani bagaimana, waktu tunggunya bisa diatur. Itu membuat dia lebih nyaman menjalani proses layanan medis itu,” pungkas Iwan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
