Media Asuransi, JAKARTA – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mempercepat implementasi Koordinasi Antar penyelenggara Jaminan (KAPJ) melalui sosialisasi dan koordinasi dengan perusahaan asuransi jiwa anggota asosiasi.
Langkah tersebut dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan rumah sakit dan BPJS Kesehatan.
Kepala Departemen Klaim dan Manfaat Asuransi AAJI Dessy Kusumayati mengatakan AAJI telah terlibat aktif dalam pembahasan KAPJ sejak 2025. Keterlibatan tersebut dilakukan melalui task force bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan, asosiasi rumah sakit, serta asosiasi industri perasuransian.
Menurut Dessy, salah satu fokus utama task force adalah memastikan rancangan PKS dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh pihak yang terlibat. Hal ini penting agar kesepakatan yang dibuat tidak hanya menjadi dokumen kerja sama, tetapi benar-benar dapat dijalankan dalam operasional pelayanan kesehatan.
“AAJI sendiri sudah berperan aktif sejak awal, sejak KAPJ ini sedang booming-booming-nya sejak 2025, sebenarnya. Walau pun mungkin sebelumnya pernah kita membahas terkait COB,” ujar Dessy, dikutip dari podcast Ngobras AAJI, Senin, 9 November 2026.
|Baca juga: Balagopal Kunduvara Mundur dari CFO Garuda Indonesia (GIAA)
“Nah, task force ini memang kita bekerja sama dengan seperti yang Pak Iwan tadi sampaikan, dengan Kemenkes, kemudian dengan BPJS, kemudian dengan asosiasi rumah sakit, asosiasi asuransi kan juga ada jiwa, ada umum, ada syariah,” tambah Dessy.
Dia menjelaskan pembahasan PKS dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing pihak. AAJI juga memastikan rancangan kerja sama tersebut dapat diterapkan di lapangan sehingga tidak menimbulkan kendala ketika memasuki tahap implementasi.
|Baca juga: Asuransi Jasindo Dorong Masyarakat Lebih Memahami Manfaat Perlindungan Asuransi
|Baca juga: Bank JTrust (BCIC) Siapkan Abdullah Firman Wibowo Jadi Dirut Baru
“Jadi dari mulai membahas, ya, membahas bagaimana implementasi atau draft PKS ini bisa workable, bisa diimplementasikan, jangan sampai kita membahas membuat suatu PKS tapi ternyata tidak bisa diimplementasikan. Jadi bertahap, kemudian tujuan utamanya adalah bagaimana nanti bisa diimplementasikan,” jelasnya.
Dessy mengungkapkan proses kerja sama tersebut telah memasuki tahap penandatanganan. AAJI sebelumnya telah menandatangani PKS dengan rumah sakit dan BPJS Kesehatan.
Setelah penandatanganan tersebut, AAJI akan melanjutkan proses dengan melakukan sosialisasi kepada perusahaan asuransi jiwa anggota asosiasi. Selain itu, AAJI akan memperkuat koordinasi dan memantau kendala yang muncul selama pelaksanaan kerja sama.
“Dari AAJI sendiri kita pasti akan lakukan sosialisasi lagi, koordinasi, kemudian kita juga melakukan kontrol, ya, kendalanya apa setelah nanti tanda tangan perjalanan ini bagaimana, sampai akhirnya nanti semua bisa dimanfaatkan oleh masyarakat peserta nasabah asuransi, terutama,” pungkas Dessy.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
