Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan porsi pengeluaran kesehatan langsung dari kantong masyarakat atau Out-Of-Pocket (OOP) dapat ditekan hingga di bawah 20 persen.
Upaya tersebut dilakukan guna mengurangi beban finansial masyarakat ketika mengakses layanan kesehatan sekaligus memperkuat keberlanjutan pembiayaan kesehatan nasional.
Analis Kebijakan Ahli Madya dan Ketua Tim Kerja Pembiayaan Program JKN Kementerian Kesehatan Ratu Martiningsih mengatakan pengeluaran langsung masyarakat untuk kesehatan saat ini masih di kisaran 28 persen dari total belanja kesehatan nasional. Angkanya masih lebih tinggi dari indikator yang ingin dicapai berdasarkan standar WHO.
Dia menjelaskan total belanja kesehatan Indonesia telah mencapai sekitar Rp640 triliun. Dari jumlah tersebut, BPJS Kesehatan telah mengambil peran besar dalam memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat. Namun, masih terdapat ruang untuk mengurangi pengeluaran yang harus ditanggung langsung oleh masyarakat.
“Di situ ada financial security-nya sekitar 30 persen BPJS sudah ambil take over, peran yang sangat besar. Nah, kemudian kita melihat ada ruang out-of-pocket spending sekitar 28 persen di mana kita mau achieve mengejar indikator WHO di bawah 20 persen,” ujar Ratu, dikutip dari Podcast Ngobras AAJI, Senin, 9 November 2026.
|Baca juga: TASPEN Dukung Perluasan Jangkauan Layanan Kesehatan bagi Peserta dan Pensiunan
Menurut Ratu, pengeluaran langsung masyarakat tersebut memiliki berbagai komponen. Selain pengeluaran untuk kebutuhan kesehatan seperti vitamin, terdapat pula biaya yang harus ditanggung masyarakat ketika membutuhkan pelayanan di fasilitas kesehatan.
|Baca juga: Tak Ingin Hanya Naikkan Tarif, Ini Strategi Kemenkes Atasi Inflasi Medis
Beban biaya pelayanan kesehatan inilah yang ingin ditekan oleh pemerintah. Salah satu upayanya adalah memperluas perlindungan melalui sistem asuransi sehingga masyarakat tidak harus menanggung sendiri seluruh biaya ketika membutuhkan layanan medis.
Ratu menegaskan penguatan sistem pembiayaan kesehatan tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan dana. Pemerintah juga perlu memastikan dana tersebut dibelanjakan secara tepat dan dapat menopang keberlanjutan pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, Kemenkes juga memperhatikan kenaikan inflasi medis yang berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan kesehatan. Namun, pemerintah tidak ingin menjadikan kenaikan tarif sebagai satu-satunya solusi untuk menghadapi persoalan tersebut.
“Jadi kita enggak semata-mata ngambil kebijakan itu naikkan tarif, enggak. Bagaimana menaikkan tarif ini bisa end-to-end membiayai jadi nanti pelayanan itu bisa sangat komprehensif,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
