Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak ingin hanya mengandalkan kenaikan tarif pelayanan kesehatan untuk mengatasi tekanan inflasi medis yang meningkatkan kebutuhan pembiayaan kesehatan.
Pemerintah menilai diperlukan pembenahan sistem pembiayaan secara menyeluruh agar peningkatan biaya layanan kesehatan tetap diikuti dengan keberlanjutan pendanaan.
Analis Kebijakan Ahli Madya dan Ketua Tim Kerja Pembiayaan Program JKN Kementerian Kesehatan RI Ratu Martiningsih mengatakan tantangan pembiayaan kesehatan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan secara efektif dan berkelanjutan.
“Kalau dari perspektif regulator ya di Kementerian Kesehatan, melihat pendanaan kesehatan itu tidak semata-mata hanya tersedia aja, tapi bagaimana kita bisa membelanjakan dan bisa berkesinambungan ketika dimanfaatkan,” ujar Ratu, dikutip dari podcast Ngobras AAJI, Senin, 9 November 2026.
Dia mengakui kenaikan inflasi medis menjadi salah satu tantangan yang harus diperhitungkan pemerintah. Namun, kebijakan pembiayaan kesehatan tidak bisa hanya berorientasi pada penyesuaian tarif karena pemerintah juga perlu memastikan pendanaan mampu menopang keseluruhan kebutuhan pelayanan medis.
|Baca juga: Eks Bos BPJS Kesehatan Singgung Ketiadaan Jaminan Khusus Lansia, Begini Respons Prudential
|Baca juga: Prudential Indonesia Andalkan Strategi Segmentasi Nasabah untuk Pacu Bisnis 2027
“Kita juga enggak tutup mata ya soal kenaikan inflasi medis yang seperti itu, tapi kita enggak semata-mata ngambil kebijakan itu naikkan tarif, enggak,” katanya.
Menurutny, penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan kemampuan pembiayaan menyeluruh sehingga fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang komprehensif. Dengan demikian, keberlanjutan pembiayaan tidak hanya dilihat dari sisi pembayaran tarif, tetapi juga kemampuan sistem dalam mendukung pelayanan kesehatan.
“Bagaimana menaikkan tarif ini bisa end-to-end membiayai. Jadi nanti pelayanan itu bisa sangat komprehensif. Jadi ya bisa berkesinambungan,” jelasnya.
Ia menyebut Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) menjadi langkah strategis memperkuat ekosistem pembiayaan kesehatan. Kebijakan ini diharapkan membuka ruang koordinasi yang lebih luas, tidak hanya melibatkan BPJS Kesehatan, tetapi juga perusahaan asuransi kesehatan tambahan dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, penguatan koordinasi tersebut diperlukan agar pembiayaan kesehatan tidak hanya bertumpu pada satu penyelenggara jaminan. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat berkontribusi sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan.
“Jadi kita enggak hanya terpaku sama BPJS saja, tapi semua yang mau masuk ke dalam ekosistem ini tapi sesuai dengan koridor undang-undang,” tutupnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
