Media Asuransi, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran lima persen dalam dua tahun terakhir masih belum cukup kuat.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada kuartal II/2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang kokoh karena masih dibayangi tekanan inflasi, suku bunga tinggi, dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Kepala Center of Digital Economy dan UMKM INDEF Izzudin Al Farras mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia memang relatif stabil dalam beberapa kuartal terakhir. Namun, kondisi tersebut perlu dilihat lebih dalam karena terdapat sejumlah risiko yang dapat mengganggu daya beli masyarakat.
“Angka yang stabil itu memang, ya, bisa kita lihat dari berbagai sisi. Tapi kami melihat bahwa angka ini nanti masih rapuh,” kata Izzudin dalam paparannya di webinar yang digelar Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut dia, salah satu risiko berasal dari inflasi yang menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap. Inflasi pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19 persen dan masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus minus satu persen.
|Baca juga: Siapkan Sistem Anggaran Baru, Begini Penjelasan Bos LPS!
|Baca juga: LPS Minta Bisa Rekrut Talenta Khusus untuk Hadapi Krisis
Meski masih dalam sasaran, Izzudin menilai, tren kenaikan inflasi perlu diwaspadai apabila tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan menekan konsumsi.
“Inflasi yang secara perlahan naik ini tanpa diiringi dengan kenaikan upah itu akan menggerus upah riil dan kemudian akhirnya membebani daya beli masyarakat,” ujarnya.
Tekanan juga datang dari suku bunga acuan Bank Indonesia yang masih berada di level 5,75 persen. Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan dengan rata-rata sekitar Rp17.100 per dolar AS dalam satu tahun terakhir dan sempat mendekati Rp18.000 per dolar AS.
Menurut Izzudin, pelemahan rupiah turut memberikan tekanan kepada sejumlah pelaku UMKM, terutama mereka yang masih bergantung pada barang atau bahan baku impor. “Ini tentu membebani sejumlah sektor UMKM khususnya UMKM-UMKM yang banyak melakukan impor,” kata dia.
Izzudin menilai kondisi daya beli menjadi penting karena ekonomi digital juga sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Pertumbuhan transaksi digital yang tinggi tidak akan cukup menopang ekonomi apabila konsumsi masyarakat mulai melemah.
“Ekonomi digital Indonesia sangat rentan jika daya beli melemah,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
