Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta dengan pemerintah. Langkah itu demi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program prioritas pemerintah.
“BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang bersinergi erat dengan KSSK dan Program Asta Cita Pemerintah,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2026, Kamis, 7 Mei 2026.
|Baca juga: KSSK Optimistis IHSG Bakal Bangkit Usai Ambruk di Kuartal I/2026
|Baca juga: Gunakan Pendekatan Investasi Disiplin, Allianz Indonesia Catat Dana Kelolaan Rp43,7 Triliun di 2025
Ia menambahkan kebijakan moneter pada triwulan I/2026 ditempuh dengan mempertahankan suku bunga BI-Rate, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi, memperkuat kebijakan transaksi valas, dan memperkuat implementasi langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valas.
“(Hal itu dilakukan) dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Sementara) kebijakan makroprudensial terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil,” ucapnya.
Kondisi itu, lanjutnya, khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
“Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut menopang kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran,” ucapnya.
Konsisten dengan bauran kebijakan tersebut, masih kata Perry, di bidang moneter, BI menempuh langkah-langkah kebijakan seperti mempertahankan suku bunga kebijakan pada Februari, Maret, dan April 2026 pada level 4,75 persen.
|Baca juga: Hadapi El Nino Godzilla, Allianz Indonesia Perkuat Manajemen Risiko dan Disiplin Underwriting
|Baca juga: KSSK Waspadai Dampak Konflik Timur Tengah ke Ekonomi Global
“Yang konsisten dengan fokus kebijakan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah,” tukasnya.
Ke depan, lanjutnya, BI siap menempuh penguatan lebih lanjut kebijakan moneter yang diperlukan untuk tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1 persen.
“BI memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1 persen,” tuturnya.
Di bidang kebijakan makroprudensial, Perry menjelaskan, BI terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sementara terkait kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur industri sistem pembayaran serta perluasan akseptasi pembayaran digital
“Selain itu, BI terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
