1
1

Membenahi Ekosistem Perasuransian

Deretan gedung-gedung bank dan asuransi disepanjang jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta. | Foto: Arief Wahyudi

Industri perasuransian nasional sedang tidak baik-baik saja di tengah kinerja premi dan aset industri asuransi yang terus tumbuh setiap tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat akumulasi premi sektor asuransi selama tahun 2023 mencapai Rp320,88 triliun atau tumbuh 3,02 persen dibandingkan dengan 2022. Dari sisi aset, OJK mencatat aset industri asuransi (jiwa, umum, dan reasuransi) mencapai Rp879,71 triliun atau tumbuh 0,62 persen dibandingkan dengan posisi 2022.

Namun demikian, bila dibandingkan dengan total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp20.892,4 triliun pada 2023, pertumbuhan kinerja industri asuransi tersebut tergolong sangat rendah karena tidak sampai 5 persen dari PDB. Meski memiliki potensi bisnis besar, penetrasi industri asuransi cenderung jalan di tempat.

Praktik bisnis yang tidak sehat ditengarai menjadi salah satu penyebab industri asuransi tak bisa mencatatkan pertumbuhan eksponensial. Padahal, tingkat literasi asuransi nasional pada tahun 2022 tumbuh signifikan menyentuh angka 31,72 persen atau tumbuh 12,32 persen dibandingkan dengan posisi 2019 yang hanya 19,40 persen. Sayangnya, peningkatan pemahaman masyarakat tentang asuransi ini belum diikuti dengan keinginan untuk membeli produk asuransi yang tecermin dari angka inklusi yang masih stagnan.

Menyikapi kondisi ini, dengan menggandeng enam asosiasi perasuransian, OJK membuat peta jalan alias Roadmap Perasuransian 2023-2027 yang memiliki misi untuk mereformasi industri asuransi dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional. Ada empat pilar yang akan dilakukan dalam roadmap ini yaitu penguatan modal dan pendalaman pasar, governance and risk management, memperkuat ekosistem industri asuransi, dan menerapkan standar dan best practices internasional.

Pada fase pertama, pada pengujung tahun 2023, OJK telah mengeluarkan sejumlah regulasi baru yang menaikkan batas modal minimum perusahaan asuransi, reasuransi, asuransi syariah, dan
reasuransi syariah. Ketentuan ini termaktub dalam POJK Nomor 23/2023. Dalam beleid anyar ini, OJK memperkenalkan pengelompokan perusahaan asuransi sebagaimana yang telah diterapkan di industri perbankan yaitu KPPE 1 dan KPPE 2.

Pengelompokan ini akan berpengaruh terhadap cakupan bisnis dari perusahaan asuransi. Pasalnya, perusahaan asuransi yang masuk KPPE 1 hanya boleh memasarkan produk asuransi sederhana, sedangkan perusahaan KPPE 2 bisa memasarkan seluruh produk asuransi.

Bagi perusahaan asuransi, reasuransi, asuransi syariah, dan reasuransi syariah yang pada 2028 tak bisa memenuhi ketentuan minimum permodalan yang baru, maka diberi opsi untuk tergabung dalam Kelompok Usaha Perusahaan Asuransi (KUPA).

Tak hanya itu, kenaikan modal minimum juga diberlakukan kepada industri jasa pendukung asuransi yaitu perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi (adjuster). Ketentuan ini termaktub dalam POJK Nomor 24/2023.

Dalam beberapa kesempatan, para pejabat OJK menegaskan bahwa peningkatan modal minimum industri perasuransian adalah untuk memperkuat pondasi perusahaan asuransi dalam menjalankan bisnis yaitu menanggung risiko dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Ending-nya adalah kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi diharapkan bisa kembali meningkat sehingga mendorong inklusi asuransi.

Size does matter,” kata Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB OJK, Djonieri. Namun, pendapat tak sama datang dari sejumlah pelaku industri asuransi. Menurut sejumlah eksekutif perasuransian, modal bukan satu-satunya faktor yang membuat industri asuransi nasional jalan di tempat.

Akan tetapi ada faktor-faktor lain yang berhubungan dengan ekosistem asuransi antara lain tingginya biaya akuisisi, perang tarif, kompetisi tidak sehat, tata kelola perusahaan yang buruk, dan masalah ketersediaan database yang tidak lengkap. Menurut mereka, pembenahan ekosistem asuransi jauh lebih penting dan mendesak ketimbang menaikkan modal minimum.

Akibat praktik bisnis tidak sehat dalam ekosistem asuransi tersebut, ada seorang eksekutif perusahaan asuransi yang memilih menerapkan strategi berbeda dan keluar dari kompetisi tidak sehat demi menjaga profitabilitas dan keberlanjutan bisnis perusahaan yang dia pimpin.

Mengingat pembenahan ekosistem asuransi ini sangat urgen, sebaiknya OJK juga segera mengeluarkan regulasi-regulasi baru dalam rangka pembenahan ekosistem asuransi nasional. Tujuannya adalah agar praktik bisnis berjalan secara sehat sehingga perusahaan perasuransian bisa memupuk modalnya untuk memenuhi ketentuan modal minimum sesuai dengan tenggat yang diberikan.

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post Tak Mudah Memupuk Modal
Next Post 12 Perusahaan Asuransi Diramal Gagal Penuhi Ekuitas Rp250 Miliar, AAUI Sebut Ada Opsinya!

Member Login

or