Media Asuransi, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan asuransi kesehatan untuk memperkuat infrastruktur digital. Hal itu dianggap penting agar dapat terhubung langsung dengan rumah sakit dan nasabah.
Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mengendalikan biaya klaim kesehatan yang menjadi tantangan bagi industri asuransi. Dalam hal ini, perusahaan asuransi kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada pemasaran produk dan pembayaran klaim.
Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Iwan Pasila mengatakan perusahaan asuransi juga perlu memiliki infrastruktur serta basis data yang memadai untuk mendukung komunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemegang polis.
“Jadi kalau selama ini kita hanya melihat mereka cuma menguasakan produk gitu, nah khusus asuransi kesehatan ini dia harus punya infrastruktur yang cukup supaya dia kemudian bisa berkomunikasi dengan rumah sakit, dia bisa berkomunikasi dengan nasabah,” ujar Iwan, dikutip dari podcast Ngobras AAJI, Senin, 9 November 2026.
|Baca juga: BEI: Capital Market Summit & Expo 2026 Catat Rekor 15.372 Pengunjung Langsung
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dapat mempermudah perusahaan asuransi dalam mengintegrasikan berbagai proses pelayanan. Karena itu, OJK mendorong perusahaan memiliki database yang memadai serta mampu menjalin komunikasi secara berkala dengan rumah sakit dan nasabah.
Iwan menilai selama ini terdapat kesenjangan informasi antara perusahaan asuransi, rumah sakit, dan pemegang polis mengenai pelayanan medis yang diberikan. Padahal, setiap tindakan medis memiliki alur pelayanan atau clinical pathway yang disesuaikan dengan diagnosis pasien.
“Nah, itu selama ini tidak pernah kita komunikasikan kepada nasabah dan kepada asuransi,” katanya.
|Baca juga: TASPEN Dukung Perluasan Jangkauan Layanan Kesehatan bagi Peserta dan Pensiunan
|Baca juga: Kemenkes Bidik Penurunan Pengeluaran Kesehatan dari Kantong Pribadi di Bawah 20%
Dia menjelaskan kondisi tersebut membuat perusahaan asuransi cenderung hanya berperan sebagai pihak yang membayarkan klaim. Ketika nilai klaim meningkat, perusahaan kemudian merespons dengan menaikkan premi.
Menurut Iwan, pola tersebut perlu diubah melalui keterlibatan perusahaan asuransi dalam memahami proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. “Karena asuransi itu pokoknya dia membayar saja, tapi begitu klaimnya tinggi, dia kemudian cari premi yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Melalui penguatan infrastruktur digital, OJK ingin perusahaan asuransi memiliki kesempatan berkomunikasi dengan rumah sakit mengenai pelayanan medis yang diberikan kepada nasabah.
Dengan begitu, perusahaan tidak hanya mengetahui besaran tagihan setelah pelayanan selesai, tetapi juga dapat memahami proses pelayanan yang menjadi dasar pembentukan biaya klaim.
Selain mendorong digitalisasi, OJK juga memperkenalkan konsep cost sharing melalui mekanisme co-payment dan deductible. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan keterlibatan pemegang polis dalam memahami layanan kesehatan yang diterimanya, termasuk tindakan medis dan obat-obatan yang diberikan.
Iwan menegaskan penguatan komunikasi antara perusahaan asuransi, rumah sakit, dan nasabah menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem asuransi kesehatan yang lebih efisien. “Jadi komunikasi itu yang kita mau bangun,” tutupnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
