1
1

Pemerintah Perpanjang Kewajiban Sertifikasi Halal hingga Oktober 2028

Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah memperpanjang tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028 bagi sejumlah produk, termasuk makanan, minuman, produk sembelihan, obat bahan alam, suplemen, kosmetik, bahan kimia, dan perangkat medis. Kebijakan ini juga memberikan kelonggaran bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

|Baca juga: BSMR Luncurkan Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Microbanking

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perpanjangan tersebut memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal tanpa harus menganggapnya sebagai tantangan besar bagi industri.

“Perpanjangan tenggat waktu sertifikasi halal wajib hingga Oktober 2028 menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk menganggap hal ini sebagai tantangan besar bagi industri makanan dan minuman, farmasi, maupun sektor lainnya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Kemenko Perekonomian, Jumat, 13 November 2026.

Airlangga menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal untuk layanan terkait makanan dan produk impor tertentu mulai berlaku pada 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan mekanisme pengakuan timbal balik (mutual recognition).

|Baca juga: Wajib Halal Berlaku 18 Oktober, Ini yang Perlu Disiapkan Pelaku Usaha!

Sementara itu, tenggat sertifikasi halal untuk obat bebas (over-the–counter/OTC) tetap pada 2029 dan obat resep pada 2034.

Kebijakan ini juga menghapus kewajiban pemeriksaan khusus halal sebelum pengiriman (pre–shipment inspection) bagi produk asing yang masuk ke Indonesia. Namun, ketentuan umum impor dan perdagangan tetap berlaku, termasuk kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, dan sembelihan impor tertentu mulai 18 Oktober 2028.

Editor: Irdiya Setiawan

 

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post Eksportir Tambang Bisa Simpan 30% Devisa di 11 Bank Swasta

Member Login

or