Media Asuransi, JAKARTA – PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) akan melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) V atau rights issue senilai maksimal Rp175 miliar.
Aksi korporasi ini dilakukan untuk memperkuat permodalan sekaligus memenuhi ketentuan ekuitas minimum perusahaan asuransi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 3,5 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp50 per saham. Harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp50 per saham sehingga dana yang berpotensi dihimpun mencapai Rp175 miliar.
Dana hasil rights issue, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebagai modal kerja. Perseroan menyatakan dana tersebut akan ditempatkan pada instrumen investasi sesuai ketentuan regulator. Tujuan pelaksanaan PMHMETD V adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 56 POJK No. 23 tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023.
“Yang mengatur tentang ekuitas atau modal minimum perusahaan asuransi yang disyaratkan naik secara bertahap yang harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2026 untuk tahap pertama yaitu sebesar Rp250 miliar,” ujar manajemen, dalam keterbukaan informasi BEI dikutip Senin, 13 Juli 2026
|Baca juga: Industri Asuransi Berpeluang Ketiban ‘Durian Runtuh’ Rp1 Triliun Akibat Inflasi Kesehatan
|Baca juga: Biar Klien Gak Kabur, APPARINDO Dorong Broker Agresif Tawarkan Dana Pensiun ke Nasabah
Pemegang saham utama, PT Asuransi Central Asia (ACA), menyatakan akan menyerap seluruh haknya dalam rights issue tersebut. Total HMETD yang akan diambil mencapai 2,19 miliar saham atau setara 62,58 persen dari porsi yang menjadi haknya.
Sebagian penyertaan modal dilakukan melalui konversi pinjaman subordinasi sebesar Rp30 miliar. Adapun sisanya sekitar Rp79,51 miliar akan disetor secara tunai saat pelaksanaan rights issue.
Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, AHAP membukukan laba bersih Rp4,19 miliar. Sementara itu, total ekuitas perseroan mencapai Rp176,37 miliar atau masih di bawah ketentuan ekuitas minimum Rp250 miliar yang wajib dipenuhi pada akhir 2026.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
