Media Asuransi, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pemegang polis asuransi kesehatan harus berstatus sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk dapat mengikuti skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).
Artinya, nasabah tidak cukup hanya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga harus disiplin membayar iuran bulanan.
Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Iwan Pasila mengatakan keaktifan peserta JKN menjadi salah satu persyaratan agar pemegang polis asuransi kesehatan memenuhi kriteria untuk masuk dalam ekosistem KAPJ.
Menurut Iwan, meskipun seluruh warga negara pada dasarnya merupakan peserta JKN, namun tidak semuanya berstatus aktif karena masih terdapat peserta yang tidak rutin membayar iuran.
|Baca juga: BSI (BRIS) Catat Sustainability Sukuk Alami Oversubscribe 250%
Oleh karena itu, perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemegang polisnya memenuhi kewajiban kepesertaan JKN sebelum dapat memanfaatkan skema KAPJ.
“Nah, memang ini tugasnya dr. Desi dan teman-teman di asuransi untuk memastikan pemegang polisnya itu aktif membayar iurannya. Nah, dengan aktif membayar iurannya, itu dia menjadi eligible untuk masuk tuh,” ujar Iwan, dikutip dari podcast Ngobras AAJI, Selasa, 10 November 2026.
|Baca juga: AAJI: KAPJ Jadi Langkah Strategis Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan
|Baca juga: Bos OJK Beberkan Tantangan Terbesar Implementasi KAPJ
Dia menjelaskan pemenuhan persyaratan tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan kenaikan biaya kesehatan dalam jangka panjang. Dengan koordinasi antarpihak penyelenggara jaminan, pembiayaan kesehatan diharapkan dapat dikelola lebih terukur sehingga kenaikannya tetap dapat dijangkau masyarakat.
Iwan menambahkan OJK juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan status kepesertaan JKN para pemegang polis. Melalui integrasi dengan Mobile JKN, perusahaan asuransi diharapkan dapat mengetahui apakah nasabahnya masih berstatus aktif atau tidak.
“Nah, kami juga sudah menyiapkan nanti ada evaluasi berkala, gitu ya, tentu bagaimana digital ini bisa support. Kan dengan digital sebenarnya di Mobile JKN sudah ketahuan apakah dia aktif atau enggak,” jelasnya.
Selain keaktifan peserta JKN, Iwan menyebut, perubahan pola pikir dan kedisiplinan seluruh pihak menjadi tantangan dalam penerapan KAPJ. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari nasabah dan perusahaan asuransi, tetapi juga rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan.
OJK pun tengah menyosialisasikan persyaratan infrastruktur kepada perusahaan asuransi yang ingin bergabung dalam ekosistem KAPJ. Perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK terkait kesiapan infrastrukturnya sebelum dapat mengikuti skema tersebut.
Lebih lanjut, Iwan menegaskan, perusahaan asuransi yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan berpotensi tidak dapat masuk ke dalam ekosistem KAPJ.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
