Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah akan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah akan lebih mengutamakan sumber pembiayaan domestik guna mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan strategi pembiayaan APBN 2027 akan diarahkan untuk menjaga defisit dan pembiayaan tetap dalam batas yang aman dan berkelanjutan.
“Strategi utamanya adalah tetap fokus dominannya di pembiayaan dari domestik yang relatif tidak rentan terhadap gejolak global,” kata Juda, dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurut Juda, ketergantungan terhadap investor asing dalam kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) juga telah menurun dalam satu dekade terakhir. Saat ini, kepemilikan asing terhadap SBN diperkirakan hanya sekitar 13-14 persen, dibandingkan dengan hampir 40 persen sekitar 10 tahun lalu.
Penurunan porsi kepemilikan asing tersebut dinilai dapat mengurangi kerentanan pasar keuangan domestik terhadap gejolak global, termasuk tekanan di pasar uang dan pasar valuta asing.
|Baca juga: Investment Link Bisa Jadi Pilihan untuk Memenuhi Kebutuhan Perlindungan dan Tujuan Keuangan
|Baca juga: Bank Mandiri (BMRI) Bayarkan Dividen Interim Tahun Buku 2026 Sebesar Rp6,16 Triliun
Selain mengandalkan sumber domestik, pemerintah akan menjalankan pengelolaan kas dan utang secara aktif untuk mengantisipasi risiko pembiayaan. Kebijakan tersebut juga mencakup pengendalian pembiayaan utang dalam batas yang aman dan berkelanjutan.
Pemerintah akan mengoptimalkan sejumlah sumber pembiayaan lain, termasuk peran Danantara, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund.
Pemerintah juga akan meningkatkan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan dioptimalkan sebagai buffer untuk menghadapi ketidakpastian.
Juda mengatakan strategi pembiayaan domestik menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan fiskal di tengah dinamika ekonomi global.
“SBN kita sekarang ini mungkin hanya 13-14 persen yang dimiliki asing. Sementara, 10 tahun lalu SBN kita hampir 40 persen yang dimiliki asing. Ini tentu saja bisa mengurangi kerentanan di pasar uang dan pasar valas kita,” pungkas Juda.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
