Media Asuransi, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih berada di bawah tingkat pertumbuhan potensial yang dibutuhkan untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.
Karena itu, Indonesia memerlukan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru yang didukung oleh sistem pembiayaan yang semakin dalam dan beragam. Friderica mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I/2026 merupakan capaian yang menggembirakan di tengah ketidakpastian global.
|Baca juga: BFI Finance (BFIN) Klarifikasi soal Berita Penarikan Paksa Mobil di Tangerang Selatan
|Baca juga: Mirae Asset Sekuritas Sebut Saham Sektor Perbankan Berpotensi Cuan saat IHSG Terjungkal
Namun, angka tersebut dinilai belum cukup untuk mencapai target jangka panjang Indonesia menjadi negara maju. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju.
“Bapak/Ibu yang saya hormati, kita melihat sebetulnya angka pertumbuhan ekonomi kita saat ini sejatinya masih di bawah potential growth level yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia naik kelas menjadi negara maju seperti sering disampaikan Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya, di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Ia menjelaskan untuk mencapai cita-cita tersebut Indonesia membutuhkan fondasi pertumbuhan yang lebih kuat. Tidak hanya mengandalkan mesin pertumbuhan yang sudah ada, tetapi juga menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu menopang ekonomi dalam jangka panjang.
|Baca juga: RUPST&LB BFI Finance (BFIN): Tebar Dividen hingga Tunjuk Komisaris dan Direksi Baru
|Baca juga: Gojek dan Kemenkes Berkolaborasi Fasilitasi Cek Kesehatan Gratis untuk Mitra Driver di 17 Kota
“Untuk mencapai cita-cita besar tersebut, tentunya kita membutuhkan mesin-mesin pertumbuhan yang lebih solid, mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang baru, ditunjang dengan basis pembiayaan semakin dalam dan beragam, serta tentu saja dengan terus menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat kita,” katanya.
Friderica menegaskan sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendukung upaya tersebut. Menurutnya, sektor jasa keuangan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat masyarakat berinvestasi, tetapi juga harus menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan nasional.
View this post on Instagram
OJK, lanjut Friderica, telah menyiapkan sejumlah program strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Program tersebut meliputi peningkatan pembiayaan sektor jasa keuangan, penguatan ekosistem dan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi hijau, penguatan keuangan digital, pengembangan sektor keuangan syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Salah satu fokus utama OJK adalah memperkuat pembiayaan UMKM. Untuk itu, OJK baru saja membentuk departemen khusus yang menangani pengembangan UMKM secara lebih terstruktur.
“Pertama kita punya komitmen untuk meningkatkan pembiayaan sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM. Ini satu komitmen bersama, di OJK baru saja kita membentuk satu departemen baru khusus untuk pengembangan UMKM ini,” kata Friderica.
|Baca juga: Bank Jakarta Raih Penghargaan Indonesia Best CSR in Bank Sector 2026
|Baca juga: Prudential Indonesia Libatkan Dewan Penasihat Medis dalam Pengembangan Produk dan Pengelolaan Klaim
Selain itu, ia menilai, pendalaman pasar keuangan menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang nilainya terus meningkat. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan sumber pembiayaan baru di luar sektor perbankan.
“Kalau kita melihat dengan target pertumbuhan ekonomi, contohnya misalnya di 2027, data dari Bappenas menyampaikan Indonesia butuh angka yang cukup besar untuk pembiayaan untuk mendukung sektor pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin sekitar Rp8.600-an triliun kalau kami tidak keliru angkanya,” ujarnya.
Karena itu, Friderica menilai, pasar modal harus memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk melalui pengembangan instrumen pembiayaan di daerah.
“Dan ini tidak bisa hanya didukung oleh sektor-sektor yang selama ini kita lihat sangat membantu seperti perbankan dan lain-lain, tapi harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru. Salah satunya misalnya dari pasar modal,” pungkas Friderica.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
