Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan apresiasinya terhadap rencana kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu visi Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dan kepercayaan dalam pelaksanaan proyek itu. “Saya menyambut positif rencana kerja sama swasta dengan BUMN dalam program tiga juta rumah. Kita sedang merapikan kerja sama dengan developer, yang menurut kita sebelumnya kurang baik. Harus kita perbaiki,” ujarnya, dikutip dari keterangannya, Selasa, 11 Februari 2025.
|Baca juga: Saham Emiten Asuransi Bervariasi Usai Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya
|Baca juga: Begini Nasib Saham Telkom (TLKM) Usai Komisarisnya Jadi Tersangka di Jiwasraya
Erick, usai rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan, BTN sebelumnya telah mengambil langkah signifikan dalam menyelesaikan 118 ribu kasus sertifikat rumah yang belum terbit.
Hingga kini, sebanyak 80 ribu kasus telah dituntaskan dengan menggunakan dana internal BTN yang disiapkan dari dana pencadangan jika dana retensi developer tidak mencukupi. Namun, masih terdapat 38 ribu kasus yang akan diselesaikan dalam tiga tahun ke depan dengan kebutuhan dana serupa.
“Ini 80 ribu sertifikat kita sudah selesaikan, dengan pendapatan atau keuntungan BTN, ini bukan uang pemerintah. Tapi, ke depan tidak bisa seperti ini terus. Kita harus kembali membangkitkan kepercayaan masyarakat, orang kecil yang nyicil 20 tahun, 50 persen dari gajinya, selesai nyicil, sertifikatnya tidak keluar, atau pun rumahnya tidak jadi,” ucap Erick.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Maruarar Sirait serta perwakilan dari Kadin, Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), dan Perumnas, disepakati pentingnya payung hukum yang jelas dalam kerja sama BUMN dan swasta.
|Baca juga: Kronologi Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata Jadi Tersangka Kasus Korupsi Jiwasraya
|Baca juga: Penyakit Kritis di RI Tinggi, OJK Pastikan Perusahaan Asuransi Terapkan Tata Kelola yang Baik
“Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena pelayanan kepada rakyat dan masyarakat itu merupakan kata kunci, dan kepercayaan publik menjadi sangat penting,” ucap Erick.
Menurut Erick, berbagai skema kerja sama akan diterapkan dalam proyek ini, termasuk joint venture hingga Kerja Sama Operasi (KSO). Dalam waktu dekat, BUMN telah menyiapkan 792 hektare lahan untuk pembangunan 123 ribu rumah di lima lokasi yang dapat segera dikembangkan.
“Kami yakin rekan-rekan swasta yang hadir ini sangat kredibel. Makanya, kita ingin pelaksanaan ini maksimal demi pelayanan kepada rakyat dan masyarakat,” kata Erick.
Erick menyampaikan, kedua kementerian saat ini tengah memfinalisasi Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang, seperti pengembangan platform digital, pelatihan sumber daya manusia, dan penyaluran pembiayaan yang lebih mudah diakses bagi UMKM berorientasi ekspor.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
