Media Asuransi, JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 dan kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021, Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berjalan selama delapan tahun. Perpres ini telah berperan penting menciptakan satu standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024, mengatakan bahwa kebijakan Satu Peta atau One Map Policy mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta kegiatan berbagi pakai data dan informasi geospasial.
|Baca juga: Kementerian BUMN dan TNI Tingkatkan Sinergi Optimalkan Pembangunan Nasional
“Pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi, untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan. Komitmen kuat ini diwujudkan dengan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektare di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare di 2024,” kata Airlangga dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat, 12 Juli 2024.
Penyelenggaraan OMP Summit 2024 dilakukan guna menyampaikan kemajuan pelaksanaan percepatan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kepada masyarakat luas. Selain itu membahas rekomendasi keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pasca 2024.
OMP Summit 2024 juga hadir sebagai langkah mendorong keberlanjutan pembangunan nasional karena sudah meningkatkan pemanfaatan peta tematik yang merupakan produk Kebijakan Satu Peta. Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 Kementerian/Lembaga di 38 Provinsi.
Hadir pada kegiatan tersebut di antaranya yakni Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Yudhoyono, Menteri LHK, Siti Nurbaya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Sesmenko Perekonomian selaku Plt Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, para gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia, serta sejumlah perwakilan dari K/L terkait.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
