Media Asuransi, JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII era orde Baru, Fuad Bawazier mengatakan pandangan ekonomi Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto sangat sederhana dan patut dicontoh untuk kepemimpinan akan datang. Hal itu dikatakannya dalam Seminar Nasional Peringatan Haul ke-105 H.M. Soeharto, di Universitas Trilogi, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juni 2026.
|Baca juga: Eastspring Investments Indonesia: Sentimen Pasar Kembali Dibayangi Dinamika Domestik yang Masih Berkembang
Fuad menjelaskan. Soeharto menganut falsafah Jawa, Samadya, atau apa yang kita punya kita gunakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) era Soeharto menganut prinsip Anggaran Berimbang dan Dinamis. Artinya, pendapatan negara (termasuk pinjaman luar negeri) selalu sama besar dengan pengeluaran. Pemerintah melarang pencetakan uang baru untuk menutup defisit guna mencegah inflasi.
Untuk urusan utang negara dari luar negeri, Soeharto juga berhati-hati dan hanya berutang lewat IGGI.
“Sekarang utang SBN sampai 9.000 triliun, kebablasan. Hasilnya juga tidak kelihatan, paling pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen. Sementara zaman Pak Harto utang luar sedikit tapi pertumbuhan ekonomi bisa 8 persen,” urainya.
|Baca juga: Tommy Soeharto Lepas Seluruh Kepemilikan Langsung di Humpuss Intermoda (HITS), Ada Apa?
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengatakan kebijakan Soeharto selalu berdasarkan realita di masyarakat dan semuanya berhasil. Seperti contoh SD Inpres dia lihat karena masih banyak rakyat belum sekolah. Program ini oleh sejumlah peneliti luar negeri berhasil mengatasi buta aksara untuk negara berkembang.
Selain itu adanya program Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bisa melayani kesehatan masyarakat hingga tingkat bawah. Saat mengambil alih kepemimpinan, inflasi mencapai 600 persen, pertumbuhan ekonomi minus karena saat era Orde Lama, politik menjadi panglima.
“Saat itu beban luar biasa dipikul Soeharto. Belum lagi friksi pertentangan sangat tajam di masyarakat, pertentangan ideologis komunis dan non komunis, tantangan politiknya luar biasa,” paparnya.
Fadli mengutip pernyataan dari Joseph E. Stiglitz penerima hadiah Nobel bidang ekonomi yang mengatakan Suharto berhasil selama kepemimpinannya. Angka kemiskinan ekstrem dari angka 75 persen saat awal memimpin, menurun menjadi 11 persen saat Suharto lengser. Bahkan Bank Dunia bilang hal itu adalah sebuah keajaiban.
Fadli mengatakan lengsernya Suharto akibat rekayasa dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Hal ini diakui Michel Camdessus, mantan direktur eksekutif IMF yang saat pensiun bilang IMF menciptakankan krisis dengan tujuan agar Suharto jatuh.
Asian Street Journal dalam reviewnya bilang kalau Indonesia menerapkan CBS atau Currency Board System kemungkinan Indonesia akan bertahan tapi Suharto tetap sebagai presiden.
Editor: Irdiya Setiawan
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
