Media Asuransi, JAKARTA – BPJS Kesehatan mengungkapkan pertukaran data atau interoperabilitas menjadi tantangan utama dalam implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).
Hal ini karena BPJS Kesehatan perlu menyiapkan sistem informasi yang mampu mengakomodasi perbedaan proses bisnis dan pengelolaan data puluhan perusahaan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT).
Analis Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan Pratama BPJS Kesehatan RI Inka Chaditiany mengatakan tantangan muncul karena terdapat 70 perusahaan AKT dengan sistem pengelolaan data yang beragam. Bahkan, sebagian perusahaan menggunakan pihak ketiga atau Third Party Administrator (TPA) untuk mengelola data kepesertaan.
“Iya, kalau bicara tantangan ya banyak sebenarnya. Tapi, jujur yang utama menjadi tantangan kami itu adalah pertukaran data, interoperabilitas data. Karena seperti yang disampaikan, mungkin tujuan akhirnya adalah integrasi data secara utuh di Satu Sehat,” ujar Inka, dikutip dari podcast Ngobras AAJI, Selasa, 10 November 2026.
|Baca juga: OJK Wajibkan Nasabah Asuransi Aktif Bayar Iuran BPJS Kesehatan untuk Bisa Ikut KAPJ
Menurutnya, integrasi data melalui platform Satu Sehat masih dalam tahap pengembangan. Karena itu, BPJS Kesehatan perlu menyiapkan mekanisme pertukaran data dengan perusahaan AKT agar koordinasi tetap dapat berjalan sebelum integrasi tersebut diterapkan secara menyeluruh.
Salah satu data penting yang harus dikoordinasikan adalah status kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Informasi tersebut diperlukan agar BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi kesehatan tambahan dapat memastikan status peserta dalam pelaksanaan koordinasi manfaat.
|Baca juga: Bos OJK Beberkan Tantangan Terbesar Implementasi KAPJ
|Baca juga: BSI (BRIS) Catat Sustainability Sukuk Alami Oversubscribe 250%
“Artinya, kami harus benar-benar mengkoordinasikan kepesertaan ini, baik dari sisi BPJS Kesehatan dan AKT, dan itu harus didukung dengan sistem informasi yang kuat. Jadi, kami harus menyiapkan satu platform yang kira-kira nanti bisa memfasilitasi seluruh asuransi kesehatan tambahan untuk mengakses data peserta kami sambil juga terus menjaga agar kita tidak melanggar undang-undang PDP,” jelasnya.
Selain kesiapan infrastruktur teknologi, Inka mengatakan, perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian dalam proses pertukaran informasi antarlembaga. Dengan demikian, platform yang disiapkan harus mampu memfasilitasi kebutuhan koordinasi tanpa mengabaikan ketentuan PDP.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai skema KAPJ. Menurut Inka, sosialisasi masih perlu diperkuat agar peserta memahami mekanisme koordinasi antara JKN dan asuransi kesehatan tambahan.
“Kami melihat mungkin masyarakat masih belum terlalu aware dengan skema KAPJ dan kami rasanya masih punya PR cukup banyak untuk sosialisasi dan membuatkan edukasi melalui media sosial. Karena ini potensi menjadi keluhan peserta ketika nanti peserta tidak memahami secara utuh gambaran KAPJ ini seperti apa,” pungkas Inka.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
