Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menilai skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) berpotensi memberikan kepastian pembayaran bagi rumah sakit.
Melalui skema tersebut, koordinasi antara berbagai pihak pembayar biaya pelayanan kesehatan diharapkan dapat berlangsung lebih terorganisasi melalui satu pintu di rumah sakit.
Analis Kebijakan Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja Pembiayaan Program JKN Kemenkes RI Ratu Martiningsih mengatakan selama ini rumah sakit menghadapi mekanisme pembayaran yang melibatkan berbagai pihak, termasuk melalui sistem reimbursement.
Kehadiran KAPJ diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pelayanan kesehatan pasien. “Rumah sakit pasti akan memiliki kepastian siapa yang akan bayar,” ujar Ratu, dikutip dari podcast Ngobras AAJI, Selasa, 10 November 2026.
|Baca juga: Sequis Life Perkuat Peran Tenaga Pemasar untuk Edukasi Masyarakat tentang Pentingnya Asuransi
“Karena kita yakin potensi dari sisi skema bayar itu rumah sakit biasanya cukup rentan, karena biasanya sistemnya reimbursement. Nah, kalau dari sini semua akan masuk terkoordinasi di pintu rumah sakit, semua pembayar,” tambah Ratu.
Menurutnya, koordinasi pembayaran tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi rumah sakit, tetapi juga meningkatkan kenyamanan peserta. Dengan mekanisme yang lebih terorganisasi, hubungan antara rumah sakit dan perusahaan asuransi kesehatan tambahan diharapkan dapat berjalan lebih baik.
|Baca juga: Asuransi Jasindo Dorong Masyarakat Lebih Memahami Manfaat Perlindungan Asuransi
|Baca juga: Bank JTrust (BCIC) Siapkan Abdullah Firman Wibowo Jadi Dirut Baru
“Dan itu memberikan sisi kenyamanan dari peserta. Jadi semua sudah terorganisasi secara sehat antara rumah sakit dengan asuransi kesehatan tambahannya,” katanya.
Lebih lanjut, Ratu menilai, keberadaan KAPJ juga dapat memperkuat peran perusahaan asuransi kesehatan tambahan dalam ekosistem pembiayaan kesehatan. Salah satunya melalui penerapan skema managed care yang memungkinkan perusahaan asuransi tidak hanya bertindak sebagai pembayar klaim.
Melalui skema tersebut, perusahaan asuransi juga dapat terlibat dalam memastikan pelayanan medis di rumah sakit berjalan efektif dan efisien, termasuk melalui pengawasan terhadap penerapan clinical pathway atau alur pelayanan medis.
“Jadi asuransi kesehatan tambahan itu enggak semata-mata hanya sekadar membayar. Dengan produk yang modelnya managed care, asuransi kesehatan juga memastikan bahwa clinical pathway yang diselenggarakan di rumah sakit itu benar-benar efektif dan efisien. Kemudian ada pengawasan melalui medical advisory board,” tutupnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
