Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, dinilai perlu memperkuat keterprediksian kebijakan fiskal di tengah tingginya harga modal global dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi domestik.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan kredibilitas fiskal Indonesia tidak cukup hanya dilihat dari besaran defisit. Menurutnya, pasar juga perlu memahami arah kebijakan, pelaksana, waktu penerapan, serta dampak lanjutan dari setiap kebijakan.
“Pasar bukan hanya membaca berapa besar defisit. Pasar membaca ke mana kebijakan akan pergi, siapa yang menjalankannya, kapan dilakukan, dan apa yang terjadi setelahnya,” ujar Fakhrul, dalam keterangan resminya yang dikutip Selasa, 15 September 2026.
Ia menilai pemerintah saat ini memiliki berbagai instrumen kebijakan, mulai dari APBN, SAL, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), Danantara, BUMN, dan Special Mission Vehicle (SMV). Di sisi lain, Bank Indonesia memiliki instrumen seperti BI Rate, SRBI, likuiditas, dan kebijakan stabilitas rupiah.
Menurut Fakhrul, tantangannya bukan lagi terletak pada ketersediaan instrumen, melainkan memastikan seluruh instrumen tersebut digunakan dalam urutan dan arah yang selaras.
“Kita sudah mempunyai banyak alat. PR berikutnya adalah menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan untuk mencapai target apa. Kebijakan yang baik tetapi datang dalam urutan yang salah tetap dapat menghasilkan outcome yang buruk,” katanya.
|Baca juga: Dilantik Jadi Menteri Keuangan, Suahasil Dapat Arahan Khusus Ini dari Prabowo!
Dirinya mencontohkan penempatan atau penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) perlu memperhitungkan operasi likuiditas Bank Indonesia. Begitu pula strategi penerbitan SBN perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan arus modal.
Selain urutan kebijakan, Fakhrul menilai setiap instrumen perlu memiliki target yang jelas. Menurutnya, likuiditas, imbal hasil, maupun defisit bukanlah tujuan akhir kebijakan ekonomi.
“Kalau SAL ditempatkan di bank, kita harus tahu apa yang ingin dicapai, cost of fund, kredit, investasi atau pertumbuhan. Kalau imbal hasil dijaga, kita juga harus tahu untuk tujuan apa dan sampai kapan. Instrumen jangan berubah menjadi target,” ujarnya.
|Baca juga: Resmi Gantikan Purbaya, Segini Harta Kekayaan Suahasil Nazara!
Fakhrul juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, perbankan, investor, dunia usaha, BUMN, Danantara, dan lembaga pemerintah lainnya. Perbedaan pandangan antarlembaga, menurutnya, merupakan hal yang wajar selama tidak membuat pelaku ekonomi kesulitan membaca arah kebijakan.
“Menteri Keuangan bukan hanya mengelola APBN. Dalam praktiknya ia berada di persimpangan neraca pemerintah, bank sentral, perbankan, BUMN, dunia usaha dan investor,” katanya.
Di sisi fiskal, Fakhrul mengatakan, pemerintah tetap perlu menjaga disiplin anggaran dan kredibilitas batas defisit. Namun, kesehatan APBN tidak cukup dinilai dari kecilnya angka defisit karena perlu melihat kualitas penerimaan, produktivitas belanja, struktur pembiayaan, serta potensi kewajiban yang berada di luar APBN.
“Keseimbangan anggaran yang sehat bukan sekadar membuat defisit terlihat kecil. Jangan sampai APBN terlihat semakin ringan karena sebagian risiko hanya berpindah neraca, tempat, atau waktu,” kata Fakhrul.
Untuk penerimaan negara, ia menilai, strategi pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus pada peningkatan tax ratio. Pemerintah juga perlu memperluas ekonomi formal melalui digitalisasi transaksi, integrasi data, peningkatan kepatuhan, dan perluasan akses keuangan.
“Basis pajak sulit membesar kalau basis ekonomi formalnya sendiri tidak berkembang cukup cepat,” ujarnya.
Menurut Fakhrul, formalisasi ekonomi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, seperti akses pembiayaan, perlindungan hukum, pasar yang lebih luas, serta layanan pemerintah yang lebih baik.
Ia menambahkan Menteri Keuangan baru perlu menjaga ruang fiskal sekaligus memastikan konsolidasi tidak dilakukan terlalu cepat ketika sektor swasta masih membutuhkan dukungan untuk mendorong pertumbuhan.
“Fiscal prudence bukan berarti selalu membelanjakan lebih sedikit. Prudence berarti tahu kapan harus menyimpan kapasitas, kapan menggunakannya, dan untuk apa kapasitas itu digunakan,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
