Media Asuransi, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan tata kelola global melalui reformasi institusi multilateral. Hal itu dilakukan agar lebih responsif terhadap perubahan lanskap dunia dan mampu merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu, 12 September 2026. Dalam agenda tersebut, Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam sesi khusus negara anggota BRICS bertajuk ‘Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism‘, Prabowo menekankan pentingnya membangun ketahanan untuk menghadapi berbagai tantangan global.
Menurutnya, ketahanan perlu dibangun mulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerja sama regional, hingga berkembang menjadi ketahanan kolektif di tingkat global. BRICS memiliki kekuatan besar untuk memperkuat tata kelola global, termasuk menjaga ketahanan pangan dan energi serta menciptakan peluang pembangunan.
“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-masar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” ujar Prabowo.
|Baca juga: Pemimpin dalam Islam Dituntut Adil dan Amanah, Ini Ancaman bagi Pemimpin yang Zalim
|Baca juga: Citi Foundation Rogoh Rp443,7 Miliar untuk Persiapkan Generasi Muda Menghadapi AI
Ia turut mencontohkan pengalaman ASEAN sebagai salah satu bentuk kerja sama regional yang dapat memperkuat ketahanan. Menurutnya, ASEAN telah menjadi wadah bagi negara-negara kawasan untuk memperkuat dialog, kerja sama, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional.
Prabowo juga mendorong reformasi terhadap sejumlah institusi multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), dan institusi keuangan internasional.
Menko Airlangga yang turut mendampingi Prabowo menilai dorongan tersebut bisa semakin relevan di tengah fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta tantangan terhadap rantai pasok. Indonesia pun mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.
“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif dan berkeadilan,” pungkas Airlangga.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
