Media Asuransi, JAKARTA – Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa oleh Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai dapat menjaga kesinambungan kebijakan fiskal pemerintah.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan Suahasil memiliki pemahaman terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta birokrasi di Kementerian Keuangan.
Namun, menurut Rizal, kemampuan tersebut belum cukup untuk menjaga kepercayaan pasar. Pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa pergantian Menteri Keuangan tidak diikuti perubahan arah kebijakan fiskal secara tiba-tiba.
“Yang lebih penting adalah kepastian bahwa pergantian Menkeu tidak memicu perubahan arah fiskal yang mendadak dan meningkatkan policy uncertainty,” ungkap Rizal melalui jawaban tertulis yang dikutip Selasa, 15 September 2026.
Rizal mengatakan Suahasil juga menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan program prioritas pemerintah dan disiplin fiskal.
|Baca juga: Masyarakat Makin Doyan Ngutang, Pembiayaan Pindar Tembus Rp105,63 Triliun hingga Juli 2026
|Baca juga: OJK Jatuhkan Sanksi kepada 81 Pelaku Industri Pindar dan Pembiayaan
Dia menilai ruang fiskal pemerintah semakin terbatas seiring meningkatnya belanja dan besarnya beban bunga. Pada saat yang sama, pemerintah masih perlu memperkuat penerimaan negara.
“Ruang fiskal semakin mahal ketika belanja meningkat, beban bunga besar, dan penerimaan harus terus diperkuat. Karena itu, setiap tambahan belanja harus memiliki multiplier ekonomi yang jelas, bukan sekadar memperbesar APBN,” jelasnya.
Untuk menjaga kredibilitas fiskal, Rizal menyebut, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian Suahasil, yakni kehati-hatian dalam pengelolaan APBN, produktivitas belanja, dan konsistensi komunikasi kebijakan.
Menurutnya, keberhasilan Suahasil sebagai Menkeu tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. APBN harus mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, daya beli, dan penciptaan lapangan kerja.
“Ukuran keberhasilannya bukan besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi kemampuan APBN mendorong pertumbuhan, investasi, daya beli, dan penciptaan lapangan kerja tanpa mewariskan risiko fiskal yang lebih besar,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
