Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki rumah layak huni melalui bantuan pembiayaan perumahan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Skema penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) salah satunya dilaksanakan melalui penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan syariah bekerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, mengatakan bahwa PUPR akan terus berupaya meningkatkan akses dan keterjangkauan terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni guna mengatasi kekurangan perumahan (backlog) di Indonesia.
|Baca juga: Melalui Program BSPS, PUPR Bedah 2.658 Rumah di Aceh
“Tentu tidak mungkin pelayanan ini bisa kita sediakan tanpa dukungan perbankan. Kita bermitra dengan banyak perbankan, khususnya dalam penyaluran dukungan pemerintah seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Negara juga telah membentuk BP Tapera, ini bagian dari upaya besar kita untuk memastikan para pegawai juga memiliki skema yang lebih baik dan lebih mudah untuk mendapatkan rumah,” kata Zainal, dikutip dari keterangan resminya, Rabu 22 Februari 2023
Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, mengatakan bahwa perjanjian kerja sama ini menjadi pedoman dan landasan sinergi BP Tapera dengan bank penyalur dalam operasional penyaluran program penyediaan perumahan subsidi.
Pada kuartal I/2023, BP Tapera akan fokus untuk memastikan ASN memanfaatkan fasilitas Gema Tapera sebelum program ini dibuka untuk seluruh kalangan.
“BP Tapera tahun 2023 ini menargetkan bantuan pembiayaan Rumah Tapera berupa: Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR) sebanyak 12.072 unit senilai Rp1,5 triliun, serta untuk Rumah Tapera FLPP sebanyak 229 ribu unit senilai Rp25,18 triliun,” katanya.
Menurut Adi Setianto, Kementerian PUPR menjadi lokasi pertama dalam mensosialisasikan program Gema Tapera. Selanjutnya akan dilaksanakan di sejumlah kementerian/lembaga di DKI Jakarta dan direncanakan roadshow di 7 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan.
“Para peserta yang hadir dapat langsung melakukan transaksi dan pengajuan layanan fasilitas Tapera apabila menemukan hunian pertamanya yang sesuai,” kata Adi Setianto.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
