Media Asuransi, JAKARTA – Ketergantungan daerah terhadap dana pusat hingga dominasi belanja rutin dinilai masih menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi lokal. Kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar ekonomi daerah lebih tahan terhadap tekanan global dan mampu tumbuh berkelanjutan.
Dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan, struktur ekonomi sejumlah daerah saat ini terlalu bergantung pada tambang dan komoditas primer. Ketergantungan itu membuat perekonomian daerah rentan ketika harga komoditas mengalami penurunan.
|Baca juga: IHSG Berpotensi Terkoreksi, BNI Sekuritas Sarankan 6 Saham Pilihan Ini untuk Investor
“Sejumlah daerah sangat tergantung pada sektor-sektor ekstraktif atau sektor tambang dan komoditas primer. Ini cenderung rentan terhadap fluktuasi harga, oleh sebab itu diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci,” kata Juda, di Jakarta, belum lama ini.
View this post on Instagram
Selain struktur ekonomi, Juda menyoroti pola belanja pemerintah daerah yang dinilai belum efektif menopang pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, anggaran daerah masih lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang, sementara belanja modal yang berdampak langsung terhadap pembangunan relatif kecil.
Ia menyebut penyerapan anggaran daerah juga masih kerap menumpuk pada akhir tahun, sehingga efek stimulus APBD terhadap ekonomi lokal menjadi kurang optimal. “Selain itu belanja daerah sering rendah di awal tahun dan baru menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal,” ungkapnya.
Di sisi lain, Juda menilai, kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Banyak pemerintah daerah, kata dia, masih mengandalkan transfer pemerintah pusat lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup kuat menopang kebutuhan pembangunan.
|Baca juga: Mirae Asset Sekuritas Sebut Rebound IHSG Masih Rapuh, Ternyata Ini Alasannya!
Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya realisasi proyek strategis daerah, termasuk penyerapan dana transfer yang belum maksimal akibat kendala kapasitas dan proses pengadaan yang memakan waktu cukup panjang.
“Dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas, kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama dan sebagainya. Yang tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal,” tutupnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
